Bagikan:

Jokowi: Bisa Bunuh-bunuhan karena Sengketa Lahan!

"Bahaya loh yang namanya sengketa tanah sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung berantem"

NASIONAL

Kamis, 09 Jun 2022 14:32 WIB

Jokowi: Bisa Bunuh-bunuhan karena Sengketa Lahan!

Presiden Jokowi usai membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria 2022, Kamis (9/6/22). (Foto: Twitter/@jokowi)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyerukan jajarannya segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dan lahan di Tanah Air.

Menurutnya, dampak sengketa lahan bisa merembet kepada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.

"Bahaya loh yang namanya sengketa tanah sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati ini hati-hati. Dampak sosial dampak ekonominya kemana-mana," katanya saat membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

Presiden juga menjelaskan manfaat jika masyarakat sudah memegang sertifikat lahan, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sebab bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, dan ke lembaga keuangan," kata Jokowi.

Baca: Wali Kota Sorong Larang Masyarakat Moi Jual Tanah Adat

Ia berharap keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.

Kepala Negara juga meminta jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari ego sektoral menyelesaikan segala permasalahan terkait sengketa lahan di masyarakat.

"Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah stop, cukup stop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," tegas Jokowi.

Baca juga: Digitalisasi Sertifikat Perparah Sengketa Lahan di Indonesia

Ia menyatakan, masih ada ego sektoral antarkementerian/lembaga dan menghambat penyelesaian berbagai persoalan negara. Sehingga, lanjut Jokowi, integrasi antarkementerian/lembaga menjadi penting dilakukan.

"Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral," pungkas Joko Widodo.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Mengkritik Klaim Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi

Most Popular / Trending