KBR, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti rencana kenaikan tarif masuk area stupa atau bagian atas Candi Borobudur. Rencananya, tarif bagi turis lokal sebesar Rp750 ribu per orang.
Menurut Trubus, pengunjung yang naik ke area candi seharusnya hanya yang berkepentingan untuk tujuan observasi dan penelitian. Upaya itu bisa diterapkan sekaligus untuk membatasi wisatawan.
Baca juga:
- YLKI: Kenaikan Tarif Masuk Candi Borobudur Tidak Tepat
- Borobudur Alami Kerusakan, Pengunjung Maksimal 1.200 Orang Per Hari
Sehingga kata dia, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat terkait wacana tersebut, bukannya malah menaikan tarif.
“Di bawah disosialisasikan dulu kepada masyarakat, naik ke atas itu tujuannya satu untuk kaitan dengan pendidikan, pendidikan tentang kebudayaan, tentang sejarah wajib nasional, apalagi identik dengan keagamaan Buddha,” kata Trubus kepada KBR, Senin (6/6/2020).
Trubus menyarankan pemerintah menerapkan aturan dan sanksi yang tegas, ketimbang menaikan tarif. Itu perlu dilakukan untuk menjaga konservasi dan kondisi lingkungan Candi Borobudur.
“Sebenarnya polanya bisa saja diubah dengan memberikan sanksi dan denda. Jadi mereka yang cuma foto-foto doang. Disanksi saja karena ini kan dalam rangka pemeliharaan,” kata Trubus.
Baca juga: Berbeda dengan Luhut, Ini Konsep Balai Konservasi Borobudur Batasi Pengunjung
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan rencana kenaikan harga tiket masuk objek wisata prioritas Candi Borobudur. Tarif masuk untuk turis lokal ke area stupa sebesar Rp750 ribu. Sementara untuk sekadar masuk ke kawasan candi, tarifnya tetap Rp50 ribu seperti saat ini.
Luhut beralasan, kenaikan tarif untuk membatasi jumlah wisatawan karena beberapa area candi rusak. Namun kata Luhut, tarif itu masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.
Editor: Wahyu S.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
Pasar tekstil lokal kini dibanjiri produk tekstil impor yang harganya lebih murah ketimbang harga produk dalam negeri, terlebih lagi mereka menjual dengan cara online.
Meski berbagai intervensi sudah dilakukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan harga beras.
“Tercatat di kami, ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya."
