KBR, Jakarta- Ombudsman RI mengungkapkan telah menerima 375 laporan maladministrasi seleksi calon ASN periode 2021/2022. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menuturkan bentuk maladministrasi yang paling banyak terjadi ialah penyimpangan prosedur.
“Dan kalau melihat kasus seleksi CASN ini, untuk maladministrasi yang paling banyak itu adalah penyimpangan prosedur. Ini ada 255 laporan. Kemudian tindakan tidak patut, kemudian inkompetensi atau tidak kompeten, baik kompetensi legal maupun kompetensi teknis dari pihak penyelenggara. Kemudian tidak memberikan pelayanan, hingga pada tindakan yang sifatnya diskriminatif dan tindakan berpihak,” jelas Robert dalam kegiatan “Update Publik Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan” Kamis (16/6/2022).
Robert Na Endi Jaweng menambahkan penyimpangan prosedur tersebut seringkali terjadi akibat adanya perbedaan antara aturan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Kata dia, masih banyak panitia seleksi CASN, baik pada level daerah maupun nasional, yang kurang memahami regulasi maupun sengaja menyalahgunakan wewenangnya untuk mempersulit birokrasi seleksi CASN.
Baca juga:
- Calon ASN Pemkot Solo Mundur Karena Gaji, Gibran: Kurang Ajar
- Banyak yang Mundur, DPR akan Tinjau Regulasi Seleksi CPNS
Robert mengatakan, diperlukan evaluasi mengenai pemilihan panitia seleksi CASN yang kompeten. Selain itu, diperlukan pula standarisasi fasilitas ujian seleksi CASN agar tidak ada ketimpangan antara satu daerah dengan lainnya yang merugikan para CASN itu sendiri.
Posko pengaduan seleksi CASN yang dibuka oleh Ombudsman RI merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pemerintah daerah. Pengaduan seleksi CASN dapat dilakukan secara daring maupun luring.
Editor: Rony Sitanganggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
