KBR, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan aksi terorisme dan radikalisme tidak ada dalam ajaran agama manapun.
Menurut Ma'ruf, tindakan ekstremisme dan terorisme merupakan perbuatan yang berlebihan dalam beragama.
"Bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Saya juga ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk melakukan ekstremisme dan terorisme," katanya saat Peluncuran Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan Penanggulangan Ekstremisme di Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Ma'ruf Amin menjelaskan, pembukaan UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa menjadi dasar hukum pemerintah melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.
Dalam survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kata dia, ditemukan indeks potensi radikalisme pada Tahun 2020 mencapai 14,0 dari skala 0-100. Menurun dari tahun lalu yang mencapai 38,4.
Meski menurun, lanjutnya, diperlukan kewaspadaan untuk mencegah potensi ekstremisme menjadi lebih besar.
"Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleransi, radikalisme dan ekstremisme meski potensi radikalisme kini sudah mengalami penurunan signifikan," pungkas Ma'ruf Amin.
Editor: Kurniati Syahdan
"Seto juga mengingatkan orangtua untuk tetap mengelola emosi secara baik, saat menegur anak untuk belajar."
"Yang perlu kita ketahui di sini kenapa harus disempurnakan? Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial."
"Nanti menunggu saat situasi Pandemi virus korona ini sudah baik, kita akan buka belajar tatap muka."
Berdasarkan fakta dan analisis, Dewan Pengawas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, tidak cukup bukti.
Satgas Penanganan Covid-19 mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tes, sehingga semakin banyak kasus yang terdeteksi dan tertangani dengan cepat.
Rumah sakit lapangan yang tersebar di 61 lokasi juga penuh.
Penambahan tempat tidur RS tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap hari.
Berdasarkan data FSPBI, dari dua ribuan anggota, ada 166 orang yang terinfeksi Covid-19.
"Yang tadinya bisa dicegah supaya gak jadi parah, yang tadinya bisa dicegah supaya bisa segera ditangani akhirnya nggak bisa."
"Ini yang jadi masalah, PPKM Darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang udah mati kelaparan, baru mau akan, kan keterlaluan."
"Di tahap awal ini setidaknya 400 SMK dan politeknik, akan terlibat dalam ekosistem laptop PDN ini."
Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. 
"Nah ini rumah sakit-rumah sakit darurat yang sedang dibikin ini memang harus segera dibuka, dimanfaatkan, buka lagi tambah lagi ini menjadi penting banget."
HIPMI meminta pemerintah betul-betul memerhatikan nasib UKM.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim proses penyaluran bantuan ini akan lebih sederhana.
Pemerintah mengklaim penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mampu menurunkan tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah.
Dasar hukum PPKM yang digunakan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di satu juta dosis saja sudah prestasi, sudah bagus banget."
Upaya hukum antara lain memproses ke Dewan Pengawas KPK, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ke kepolisian.
