KBR, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan aksi terorisme dan radikalisme tidak ada dalam ajaran agama manapun.
Menurut Ma'ruf, tindakan ekstremisme dan terorisme merupakan perbuatan yang berlebihan dalam beragama.
"Bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Saya juga ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk melakukan ekstremisme dan terorisme," katanya saat Peluncuran Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan Penanggulangan Ekstremisme di Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Ma'ruf Amin menjelaskan, pembukaan UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa menjadi dasar hukum pemerintah melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.
Dalam survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kata dia, ditemukan indeks potensi radikalisme pada Tahun 2020 mencapai 14,0 dari skala 0-100. Menurun dari tahun lalu yang mencapai 38,4.
Meski menurun, lanjutnya, diperlukan kewaspadaan untuk mencegah potensi ekstremisme menjadi lebih besar.
"Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleransi, radikalisme dan ekstremisme meski potensi radikalisme kini sudah mengalami penurunan signifikan," pungkas Ma'ruf Amin.
Editor: Kurniati Syahdan
"Kita berharap kita akan terus bisa efektif menangani ancaman Covid-19 peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta memperluas perlindungan sosial untuk menurunkan kemiskinan absolut kita."
"Impelementasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, masih belum masuk di dalam konsideran untuk target penerimaan tahun 2022"
"PBN 2022 memiliki peran sentral sebagai Presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan"
"Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang kita lakukan serta pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan"
"salah satunya adalah pembaruan daftar negara pemerintah akan melakukan evaluasi pembukaan wisata untuk wisatawan mancanegara secara berkala"
"Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan"
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mengantisipasi varian baru virus korona yang teridentifikasi pertama kali di Afrika, yakni B.1.1.529 atau disebut Omicron.
"Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan di wilayah sekitar," 
"Menurut dia, struktur perbankan nasional masih didominasi populasi bank dengan skala usaha yang kecil dengan daya saing yang masih rendah."
"Permodalan tergolong kuat dengan capital adequacy ratio sebesar 25,35 persen, pertumbuhan DPK sebesar 9,4 persen. Tentunya ini turut mendukung integritas perbankan."
"Kalau daerah-daerah yang tidak memiliki kinerja bagus terhadap serapan anggaran ini, itu diberikan punishment, disinsentif. Sehingga ke depan, kinerjanya itu menjadi salah satu indikator"
"Kenapa kita terbitkan satu bulan sebelumnya kita sudah siaga? Karena agar persiapannya lebih baik"
Keputusan menaikkan upah minimum sebesar 1,09 persen dinilai akan membuat Indonesia kembali masuk daftar negara dengan pendapatan lower middle income.
"Kalau dari sisi energi, kita menyusun roadmap bahwa semua listrik di 2060 sudah akan zero emission. Jadi tidak hanya netzero. Kalau untuk listrik, di roadmap yang kami susun adalah nol"
Putusan inkonstitusional bersyarat oleh MK itu dinilai sarat muatan politis. Indikasi itu dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.
Pelayanan publik kerap mandek atau tidak memberikan pelayanan di masa pandemi Covid-19.
Jangan sampai Dewan Adat menerapkan keadilan restoratif yang justru keliru.
#BubarkanMUI dan Oversharing Data Pribadi di IG
"Sektor transportasi dan industri manufaktur di 2060 masih mengeluarkan emisi yang cukup besar angkanya. Per simulasi itu angkanya 400 juta ton,emisinya dari dua sektor tersebut"
Sembilan kasus HAM berat terjadi sebelum tahun 2000 atau sebelum ada Undang-Undang Peradilan HAM.
