BERITA

Wapres: 1 dari 4 Balita Indonesia Alami Stunting

""Seperti diketahui saat ini 1 dari 4 anak balita kita mengalami standing. Ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.""

Heru Haetami

Wapres: 1 dari 4 Balita Indonesia Alami Stunting
Ilustrasi penanganan gizi buruk dan stunting di Sulawesi Selatan. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Indonesia masih belum berhasil mengentaskan kasus stunting atau gizi buruk pada anak Balita. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah bersungguh-sungguh menekan angka stunting.

Saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Keluarga Nasional siang tadi, Ma'ruf juga mengulang kembali delapan fungsi keluarga. 

Antara lain, keluarga berperan memperkenalkan anak kepada nilai-nilai budaya, cinta lingkungan, dan penanaman toleransi sejak dini

"Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini bertemakan "Keluarga Keren Cegah Stunting". Tema tersebut sangatlah tepat seperti diketahui saat ini 1 dari 4 anak balita kita mengalami standing. Ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang cukup lama dan infeksi berulang. Data hasil survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76 persen," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan pada "Hari Keluarga Nasional ke-28 dan Peluncuran Vaksinasi COVID-19 untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak" di kanal Youtube BKKBN Official pada Selasa (29/6/2021).

Ma’ruf mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar terus melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Penurunan itu ditargetkan hingga angka 14 persen pada 2024.

“Bapak Presiden telah meminta BKKBN untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting,” kata Ma’ruf.

Untuk mencapai target tersebut, Wapres meminta BKKBN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya percepatan penurunan stunting memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan juga lembaga swadaya masyarakat.

“Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerjasama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program/kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.

Ma'ruf juga mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan penganggaran untuk program penanggulangan stunting ini. 

“Untuk Pemerintah Daerah, saya minta agar koordinasi antar sektor dikuatkan dan berbagai sumber anggaran dioptimalkan, untuk dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga,” ujarnya.

Wakil Presiden juga mengatakan, keputusan pemerintah memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 hingga 17 tahun sangat tepat. Karena, angka rata-rata kematian atau mortalitas anak cukup tinggi. Misalnya, pada anak usia 10 hingga 18 tahun, tingkat kematiannya mencapai 30 persen.

Hari Keluarga Nasional 2021 diperingati Selasa (29/6), dengan mengusung tema "Keluarga Keren Cegah Stunting".

Editor: Fadli Gaper

  • stunting
  • prevalensi stunting

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!