Secara Perwakilan, KPK Tetap Akan Lantik Pegawai ASN

"Akan hadir langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural. Selebihnya pegawai mengikuti pelantikan melalui aplikasi daring dan wajib melakukan absensi serta menunjukkan bukti kehadiran."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 01 Jun 2021 01:31 WIB

Author

Muthia Kusuma

Secara Perwakilan, KPK Tetap Akan Lantik Pegawai ASN

Aparat berjaga di area Gedung Merah Putih KPK Jakarta menjelang pelantikan pegawai KPK, Senin (31/5/2021). (Foto: ANTARA/Asprilla Dwi)

KBR, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN pada Selasa, (1/6/2021). Pelantikan rencananya digelar pukul 13.30 WIB.

Pelantikan itu tetap dilaksanakan kendati muncul desakan penundaan dari berbagai pihak karena proses alih status pegawai diduga bermasalah.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, secara teknis, pelaksanaan pelantikan itu dilakukan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, akan hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural. Selebihnya pegawai mengikuti pelantikan melalui aplikasi daring dan wajib melakukan absensi serta menunjukkan bukti kehadiran," ucap Ali kepada KBR, Senin, (31/5/2021).

Juru bicara KPK Ali Fikri menambahkan, selain pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai ASN para pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan, KPK juga melaksanakan sederet agenda lain. Di antaranya pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Administrator.

"KPK akan menyiarkan seluruh rangkaian kegiatan ini secara langsung melalui Kanal Youtube KPK. KPK juga mengundang teman-teman jurnalis untuk meliput dari ruang konferensi pers dan dilanjutkan konferensi pers oleh Pimpinan KPK," kata Ali.

Ali Fikri enggan menanggapi apakah 53 pegawai yang dihadirkan itu diduga dekat dengan Ketua KPK Firli Bahuri atau orang yang mengikuti arahan Ketua KPK.

Sebelumnya, ratusan pegawai KPK yang dinyatakan lulus TWK menyurati pimpinan KPK untuk menunda pelantikan. Mereka beralasan, pelantikan itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada uji UU KPK baru dan arahan Presiden Jokowi agar alih status pegawai KPK tidak merugikan KPK.

Sementara itu, 75 pegawai KPK melaporkan dugaan maladministrasi tes wawasan kebangsaan ke Ombudsman RI. Mereka juga melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan pelecehan perempuan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Upaya Muslimah Bercadar Kikis Stigma (Bag 1)

Kabar Baru Jam 8

Menyoal Jaminan Kebebasan Warga, Apapun Agamanya

Kabar Baru Jam 10