Nasib Nakes Setelah Pemerintah Pusat Kesulitan Bayar Sewa Tempat Karantina

"Mereka menangani pasien yang membawa virus infeksius dan disarankan untuk isolasi. Jika tenaga kesehatan tidak disediakan, agak susah juga, mereka tinggal dimana?"

BERITA | NASIONAL

Jumat, 11 Jun 2021 22:33 WIB

Author

Adonia Bernike

Nasib Nakes Setelah Pemerintah Pusat Kesulitan Bayar Sewa Tempat Karantina

Tenaga medis mengenakan APD di ruang isolasi COVID-19 di sebuah rumah sakit di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (1/6/2021). (Foto: ANTARA/Oky Lukmansyah)

KBR, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terpaksa menghentikan bantuan pembiayaan hotel dan wisma di sejumlah daerah yang digunakan untuk tempat karantina dan isolasi mandiri.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Hery Trianto mengatakan bantuan pembiayaan dihentikan karena BNPB masih menunggak pembayaran sewa 30-an hotel di DKI mencapai Rp140-an miliar.

Saat ini BNPB masih mengupayakan kewajiban pelunasanutang sewa hotel untuk isolasi mandiri. Semula tunggakan mencapai sekitar Rp200 miliar, dan BNPB telah membayar sekitar Rp60 miliar.

Daerah yang dihentikan bantuan pembiayaan fasilitas karantina antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Satgas Covid-19 tengah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pengajuan anggaran dan penyediaan tempat untuk nakes dan pasien COVID-19 gejala ringan atau tanpa gejala.

Mengantisipasi lonjakan jumlah pasien covid-19 pasca Lebaran, pemerintah tengah memaksimalkan tempat isolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara menggunakan dua sekolah sebagai tempat penginapan tenaga kesehatan. Dua sekolah itu yakni, SMK 57 dan SMK 24.

Sampai pekan kedua Juni, dua sekolah itu telah ditempati 22 orang tenaga kesehatan. Selain sekolah, DKI juga berencana menyiapkan wisma penginapan milik mereka untuk dijadikan tempat menginap sementara bagi para tenaga kesehatan.

Berisiko

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Jajat Sudrajat sangat menyayangkan keputusan pemerintah untuk menghentikan pembiayaan penginapan bagi tenaga kesehatan.

"Pada prinsipnya kami sangat menyayangkan hal ini. Karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan yang berperang melawan Covid. Sudah seharusnya kewajiban pemerintah memberikan fasilitas kesehatan yang layak seperti kemarin-kemarin. Kami mengimbau pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan, jangan sampai karena masalah ini tenaga kesehatan jadi rentan terpapar Covid karena tidak bugar, " kata Jajat Sudrajat kepada KBR, Jumat (11/6/2021).

Jajat Sudrajat menjelaskan tujuan penyediaan penginapan untuk tenaga kesehatan adalah untuk menjamin kesehatan tenaga kesehatan, mengantisipasi penularan virus ke keluarga tenaga kesehatan dan mengantisipasi burn out syndrom atau sindrom kejenuhan.

"Terkait perubahan kebijakan pemerintah untuk memindahkan tenaga kesehatan ke sekolah-sekolah, kami sangat menyayangkan karena sekolah-sekolah ini sangat jauh fasilitasnya dibandingkan hotel. Maka sebagian orang akan membayangkan tidur di kelas-kelas dan sebagainya. Ini di Jakarta, bagaimana kalau di daerah-daerah lainnya yang belum memiliki fasilitas serupa," kata Jajat Sudrajat.

Salah seorang tenaga kesehatan, Olivia Adji Saroso yang bertugas di salah satu rumah sakit rujukan Covid di Tangerang, Banten, juga menyampaikan hal serupa.

Olivia berharap pemerintah menimbang kembali keputusan menghentikan pembiayaan penginapan bagi tenaga kesehatan.

"Agak disayangkan juga, karena bekerja menangani Covid itu resikonya sangat besar. Act in cosiderisation, menangani covid pasti memiliki resiko tertular yang besar. Mereka menangani pasien yang membawa virus infeksius dan disarankan untuk isolasi. Jika tenaga kesehatan tidak disediakan, agak susah juga, mereka tinggal dimana? " kata Olivia kepada KBR, Jumat, (11/9/2021).

Olivia berharap dalam kondisi perekonomian yang sulit pemerintah tetap memperhatikan anggaran kesehatan dan menjamin hak-hak tenaga kesehatan baik. Salah satunya dengan menyediakan tempat tinggal atau penginapan yang layak selama pandemi.

Mengutip Harian Kompas, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid -19, Alexander Ginting mengklaim penghentian pembiayaan penginapan untuk tenaga kerja dan pasien isolasi mandiri bersifat sementara.

"Penghentian bukan soal pemutusan hubungan. Jadi penghentian lebih ke soal anggaran, dalam artian kami sedang coba ajukan ulang ke pemerintah pusat. Jadi anggaran yang habis tentu perlu waktu untuk diajukan kembali," kata Alexander Ginting, Rabu, (9/6/2021).

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10