BERITA

Menkop UKM: Izin Edar Pangan Olahan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

""Usaha mikro dan kecil yang jumlahnya 64 juta masih kesulitan. Maka itu perlu pendampingan usaha mikro untuk memperoleh NIE," "

Siti Sadida Hafsyah

Menkop UKM: Izin Edar Pangan Olahan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar
Ilustrasi: UMKM bawang merah goreng khas Palu menunggu pembeli di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (21/6). (Antara/Basri Marzuki)

KBR, Jakarta-  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan pelaku usaha yang memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) untuk pangan olahan, masih didominasi oleh pelaku usaha menengah dan besar. 

Berdasarkan catatan Kemenkop UKM pada Januari hingga Oktober tahun 2020, dari total 13.299 NIE yang diterbitkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kepada pelaku usaha pangan olahan di Indonesia.

"Nah kalau dirinci, usaha mikro sebanyak 429 atau 3 persen. Usaha kecil ada 1.751 NIE atau 13 persen. Usaha menengah 5.870 NIE atau 44 persen. Usaha besar 5.249 atau 40 persen," kata Teten dalam acara peluncuran dukungan untuk Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pangan (UMKM), Indonesia Spice Up The World, Selasa (22/06/2021).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pemerataan pemberian NIE pada pangan olahan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan BPOM. Pasalnya baru sedikit pelaku usaha mikro yang memperoleh izin ini.

Kata dia, permasalahannya ada pada pendampingan yang belum optimal.

"Tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM adalah sertifikasi yang bisa dijangkau usaha menengah dan besar, sedangkan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya 64 juta masih kesulitan. Maka itu perlu pendampingan usaha mikro untuk memperoleh NIE," katanya.

Izin edar untuk pangan olahan menjadi perhatian pemerintah. Apalagi karena selama pandemi, pelaku usaha di sektor makanan dan minuman tumbuh selama pandemi Covid-19.

"Data BPS mencatat 51,2 persen UMKM di Indonesia bergerak di sektor pangan. Dan pada triwulan dua pada tahun lalu, kontribusi pertanian pada PDB naik 15,64 persen. Ini terbesar kedua setelah industri pengolahan. Atau senilai Rp570,11 triliun. Sementara sektor lainnya justru negatif," jelasnya.

Teten berpendapat   UMKM perlu memanfaatkan peluang itu.

"Kami juga melakukan pelatihan, pendampingan, sertifikasi produk, dan kemudahan akses pembiayaan, akses pasar domestic dan intrnasional. Karena ekspor juga nanti akan banyak produk pangan, karena permintaan dunia mengarah ke sana," pumgkasnya.

Editor: Rony Sitanggang

  • Impor
  • Nilai Ekspor
  • Logistik
  • UMKM
  • Sekolah Ekspor
  • Ekspor
  • Kemenkop UKM

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!