Kesiapan Jelang Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Tahap II

"Uji coba pembelajaran tatap muka tahap pertama di DKI Jakarta digelar di 80-an sekolah SD hingga SMA pada April lalu."

KBR, Jakarta - Sebanyak 83 sekolah di DKI Jakarta yang menjadi peserta uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tahap satu akan kembali mengikuti uji coba tahap dua pada Rabu, 9 Juni 2021.

Pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kapasitas ruangan maksimal 25 persen.

Sedangkan, menjelang rencana diberlakukannya pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru, Juli mendatang, Presiden Joko Widodo punya perintah tegas. Hanya dua hari dalam seminggu, dan tiap pertemuan hanya dua jam.

Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, awal pekan ini. Sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti ajan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap mukanya dilakukan secara terbatas. Terbatasnya apa? Pertama, hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran),” ujar Budi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Jokowi juga menekankan agar opsi menghadirkan anak sekolah tetap ditentukan dan diputuskan oleh orang tua.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh tenaga pengajar dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Pemerintah pusat mengimbau kepala daerah agar memprioritaskan vaksinasi Covid-19 kepada para guru di daerahnya.

Uji coba

Di Jakarta, uji coba pembelajaran tatap muka rencananya dilaksanakan pekan ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembelajaran tatap muka diadakan terbatas dengan kapasitas 25 persen. Kapasitas ini lebih kecil dibandingkan saat uji coba tahap satu yang saat itu mencapai 50 persen.

“Kalau (kapasitas) 25 persen lebih mudah, kan uji coba (PTM) 50 persen, malah lebih mudah, lebih terjaga, malah lebih baik lagi kalau lebih kecil. Apalagi syarat Pak Presiden hanya dua hari seminggu. Semua ini menjadi perhatian kita bersama. Prinsipnya kita memastikan bahwa pendidikan bagi anak-anak kita sesuatu yang penting. Kita sekarang berjuang memastikan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak kalah penting memastikan pendidikan bagi anak-anak kita,” kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Senin (7/6/2021).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan mendukung permintaan Jokowi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan kapasitas 25 persen. Di Jakarta, uji coba pembelajaran tatap muka tahap pertama digelar di 80-an sekolah SD hingga SMA pada April lalu.

Sejumlah sekolah di Jakarta mengklaim siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, baik sekolah negeri maupun swasta. Salah satunya di SMK swasta Budhi Warman 2 Jakarta. Kepala Sekolah SMK Budhi Warman 2 Jakarta, Munjaeni mengatakan pengelola sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Antara lain, penyediaan tempat cuci tangan dan pengecekan suhu pada siswa.

“Jadi untuk protokol kesehatan kita sudah mengikuti aturan apa yang sudah disampaikan pemerintah, terutama dari Dinas DKI Jakarta. Mulai dari masuk sekolah, mereka harus cuci tangan, kemudian cek suhunya. Baru nanti kalau seandainya anak tersebut lewat dari 37,5 (derajat Celcius), baru kita arahkan ke tempat yang sudah disediakan untuk evakuasi. Tapi selama ini memang tidak ada, hanya paling 36-37 (derajat Celcius). Dari depan gerbang itu untuk cuci tangan sudah ada tempat cuci tangan, demikian juga nanti mau masuk kelas ada juga di setiap depan kelas kita taruh tempat cuci tangan, sabun, tisu. Termasuk di kamar mandi juga,” kata Munjaeni kepada KBR, Selasa (8/6/2021).

Munjaeni mengatakan SMK Budhi Warman 2 Jakarta memastikan siswa yang hadir di pembelajaran tatap muka harus mendapat izin dari sekolah. Jumlahnya maksimal 50 persen dari kapasitas kelas.

“Setiap kelas kalau aturan dari pemerintah itu 18 (siswa), kita nggak sampai 18 paling mentok satu kelas 15 siswa, dan jaraknya antarbangku 1,5 meter. Jadi ke depan, belakang, samping kanan kiri harus 1,5 meter. Kalau kurang dari 1,5 meter maka siswanya dikurangi lagi,” jelasnya.

Munjaeni mengklaim, hampir seluruh guru sudah mendapat vaksinasi Covid-19 sejak akhir Maret lalu.

Tunggu vaksinasi

Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah menunda pembelajaran tatap muka serentak, yang direncanakan pada Juli tahun ini.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim berpendapat, vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga pendidik belum mencapai target sepenuhnya, bahkan masih berjalan lambat. Padahal, vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu bagian penting untuk menekan penyebaran virus Corona.

“Dirampungkan dulu vaksinasi. Ini saya kan mengacu kepada janjinya Mas Menteri ketika vaksinasi pertama yang simbolis di Jakarta. Sekolah bisa dibuka kalau vaksinasi guru dan tenaga kependidikan sudah rampung. Nah masalahnya adalah sampai bulan Mei terakhir itu, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan kan baru sekitar satu juta ya untuk tahapan kedua vaksin. Nah memang masih ada PR yang sangat banyak ya. Karena targetnya kan 5,6 juta vaksin bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dirampungkan di bulan Juni mestinya,” ujar Satriwan kepada KBR (6/6/2021).

Satriwan Salim juga mengatakan, vaksinasi yang belum rampung membuat para guru khawatir dan orang tua ragu untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Menurutnya, selain vaksin, ada persyaratan PTM yang harus dipenuhi. Diantaranya penyediaan fasilitas kesehatan. sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan dan kesediaan sanitasi.

Ia pun menyarankan agar pembelajaran tatap muka terbatas tidak dilakukan serentak, melainkan harus berdasarkan kesiapan sekolah itu sendiri.

• sekolah tatap muka
• pandemi
• Covid-19
• vaksinasi
• protokol kesehatan
• Jokowi
• Nadiem Makarim