Jurus Firli Bahuri 'Mengunci' KPK, Dari Kartu As sampai Dugaan Kebocoran

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menuturkan, dua Wakil Ketua KPK Ghufron dan Nawawi pernah bercerita merasa diikuti oleh orang-orangnya Firli. Situasi tersebut membuat mereka ketakutan.

BERITA | NASIONAL

Minggu, 20 Jun 2021 14:10 WIB

Author

IndonesiaLeaks

Jurus Firli Bahuri 'Mengunci' KPK, Dari Kartu As sampai Dugaan Kebocoran

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: ANTARA/Risyal Hidayat)

KONDISI di internal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai tak berjalan harmonis. Ketua KPK Firli Bahuri diduga berperan lebih dominan dan mengendalikan pimpinan lainnya.

Sumber IndonesiaLeaks di KPK mengungkapkan, Firli kerap mengambil keputusan sendiri.

“Terus dia nggak kolektif kolegial, keputusan tergantung dia,” kata sumber IndonesiaLeaks, menirukan cerita salah seorang pimpinan KPK.

Kondisi tersebut berlangsung sejak awal Firli memimpin KPK. Kondisi itu pula yang membuat posisi pimpinan lainnya tak berdaya.

Sumber IndonesiaLeaks di KPK mengatakan, keberanian Firli bertindak seperti itu diduga karena telah memiliki Kartu As pimpinan lain, salah satunya Lili Pintauli Siregar.

Seorang sumber di KPK mengatakan, Firli menggunakan kasus korupsi Tanjungbalai untuk mengendalikan Lili Pintauli. Lili diduga ikut terseret dalam kasus tersebut.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebelumnya menyebut bahwa Lili sempat dihubungi oleh Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Syahrial merupakan tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

“Yang menarik, Firli mengunci Lili pakai BAP Robin dan Syahrial,” kata sumber IndonesiaLeaks.

Lili membantah terseret dalam kasus tersebut. Dia juga membantah pernah menjalin komunikasi dengan Syahrial.

“Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait dengan penanganan perkara, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK,” kata dia beberapa waktu lalu.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron membantah ada saling tekan di internal KPK. Dia berdalih hanya kerap kalah suara dalam pengambilan keputusan. Dalam posisi kalah, dia yang kerap kali muncul ke awak media untuk merilis.

“Posisinya begini, ini bukan masalah tekan ditekan. Posisinya aku sudah bertarung tapi kalah, posisinya 2:3,” katanya kepada tim IndonesiaLeaks, Sabtu (19/6/2021).

“Posisinya faktanya saya kalah. Di kami yang kalah disuruh merilis. Jadi bukan ditekan, kami terbuka saja,” sambungnya.

Firli diduga tak hanya memegang kartu as atau kartu truf pimpinan lain supaya menurut, namun juga membuntuti aktivitas koleganya tersebut. 

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menuturkan, Ghufron dan Nawawi pernah bercerita bahwa mereka merasa diikuti oleh orang-orangnya Firli. Situasi tersebut membuat keduanya merasa paranoid (ketakutan) dan khawatir.

“Mereka (Ghufron dan Nawawi) nggak pernah nunjukin bukti. Tapi saya pikir kalau sudah berhari-hari, masa parno berhari-hari. Mungkin dipantau-pantau gitu,” kata Novel kepada tim IndonesiaLeaks.

Kondisi tersebut ternyata membuat Nawawi tertekan. Novel pernah mendengar cerita bahwa Nawawi mengeluh ingin mengundurkan diri dari Gedung Merah Putih.

“Nawawi pernah ngomong kepada saya, mau mengundurkan diri, dan itu yang dengar banyak. Nggak cuma saya bahwa dia mau mundur. Saya bilang, ‘jangan mundur dong. Kan pimpinan, berbuat, jangan diam jangan ini ya gitulah’,” kata Novel kepada tim IndonesiaLeaks.

Nawawi menolak berkomentar banyak ketika dimintai tanggapan. Dia juga menolak permintaan wawancara ketika tim IndonesiaLeaks mendatangi rumahnya.

“Kenapa mengejar-ngejar saya. Saya lagi isolasi mandiri. Tolong hargai saya,” ujarnya, Jumat (18/6/2021).

Penggerebekan Karyoto

Tak hanya itu, Firli juga diduga kuat telah 'menjinakkan' Deputi Penindakan KPK Karyoto. Sumber di KPK mengatakan, peristiwa penggerebekan pada awal Januari lalu menjadi bahan untuk mengunci Karyoto.

Peristiwa penggerebekan itu terjadi pada 21 Januari 2021 di sebuah rumah yang beralamat di Taman Patra III, Jakarta Selatan. Rumah itu diduga kerap digunakan Karyoto untuk bertemu pihak-pihak guna konsultasi dan menyelesaikan permasalahan hukum.

Saat itu, tiga dari empat orang yang menumpang mobil Toyota Rush masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian langsung memotret dan merekam aktivitas Karyoto bersama orang-orang lainnya.

Penggerebekan itu memicu keributan. Ketiganya kemudian dibawa oleh petugas keamanan perumahan, salah satunya bernama Roberto Lumban Siantar.

Malam harinya, aparat kepolisian tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Saat diinterogasi polisi, Roberto memperlihatkan nametag anggota pers dari Media Siasat Kota dan LSM Rakyat Indonesia Berdaya dengan identitas nama David Robby. Setelah meminta maaf, Roberto pergi meninggalkan perumahan Taman Patra.

Beberapa saat setelah itu, Karyoto dan orang-orang yang sebelumnya melakukan pertemuan di rumah tersebut pergi. Usai kejadian tersebut, rumah itu kosong.

“Kalau dari modusnya, yang gerebek ini cuma mau pegang kartu trufnya Karyoto. Setelah digerebek, Karyoto ini sudah jinak. Mungkin dari sini nge-link ke kasus yang ditangani atau segala macam,” kata sumber IndonesiaLeaks.

Karyoto enggan menanggapi mengenai peristiwa penggerebekan tersebut. Tim IndonesiaLeaks berusaha menghubungi melalui pesan singkat, telepon, dan surat ke kantornya, namun tak direspon.

Saat ditemui di rumahnya di daerah Yogyakarta, dia malah mengusir tim IndonesiaLeaks.

“Kamu tinggalkan tempat! Saya tidak tahu apa yang kamu tanya, saya tidak akan menjawab. Saya tidak bisa menjawab, harus izin pimpinan. Itu pun kalau untuk pers hanya di konferensi pers,” katanya, Sabtu (20/6/2021) malam.

Tarik Ulur Kasus

Firli juga diduga kerap mengintervensi penyelidikan dan penyidikan kasus yang tengah berjalan.

Sumber di KPK mengatakan, sejumlah kasus yang ditangani penyidik acapkali menemui ganjalan semenjak Firli menjabat pimpinan lembaga antirasuah.

“Ya kondisinya memang karena lemah, karena kebocorannya banyak, pimpinan nggak mendukung, terutama Firli ya. Bahkan beberapa yang ada kaitannya dengan Firli malah bocor,” kata seorang sumber kepada IndonesiaLeaks.

Firli diduga membocorkan penanganan kasus ke pihak-pihak yang berperkara. Sumber IndonesiaLeaks di KPK menyebut kasus-kasus itu digunakan Firli untuk bahan jualan ke pihak lain seperti partai politik. Sumber itu menuturkan, Firli kerap menyimpan berkas-berkas kasus penanganan korupsi.

Kondisi ini yang ditengarai menjadi penyebab anjloknya penyidikan dan operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2020, atau sejak Firli menjabat Ketua KPK. Jumlah penyidikan korupsi di KPK menurun drastis dari 145 di 2019 menjadi 91 di 2020. Begitu pula dengan OTT di tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kasus, jauh dari tahun 2019 dengan 21 dan 2018 dengan 30 OTT.

Periode November-Desember 2020, KPK sebenarnya sempat unjuk gigi dengan menggelar OTT terhadap dua menteri sekaligus: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Namun sumber di KPK mengatakan, Firli malah kaget ketika Mensos terjaring OTT.

“Firli itu ketika Mensos ketangkap, dia kaget. Aku yakin alasannya ke kelompok merah pasti ‘oh ini kawan-kawan nggak bisa dikendalikan. Padahal dia pasti tahu, tapi karena buktinya telak, dia nggak bisa ngelak,” kata sumber IndonesiaLeaks di KPK.

Usai OTT tersebut, sumber di KPK mengatakan bahwa Firli meminta penyelidik dan penyidik mengembangkan kasus bansos itu ke politikus PDIP Herman Herry. Namun begitu tim mau mengajukan penggeledahan, justru ditahan oleh Firli.

Sumber di KPK mengatakan, Firli memang terkesan menahan-nahan penanganan kasus korupsi bansos Covid-19.

“Biasanya dia suka main di lidik, karena di lidik masih bisa dikontrol. Karena belum ada upaya hukum. Bahwa tidak ada satu pun penyelidik yang manggil dia. Dia terus jual ke mereka bahwa ‘penyidik ini nggak bisa diatur, bapak saya amanin’,” ucap seorang sumber di KPK kepada IndonesiaLeaks.

Upaya mengintervensi penyelidikan dan penyidikan diduga sudah dilakukan Firli semenjak menjabat sebagai Deputi Penindakan pada 2018-2019 lalu. Bekas Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan, indikasi-indikasi kebocoran kasus sudah tercium sejak awal 2019.

“Kemudian tahun berikutnya itu turun. Tahun 2019 juga sampai April itu juga ada penurunan-penurunan. Nah saya pikir itu ada sesuatu,” kata Saut kepada IndonesiaLeaks, Kamis (17/6/2021).

Hambatan penanganan kasus itu sempat dikeluhkan oleh para kepala satgas penyelidikan dan penyidikan dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan KPK. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 15 Gedung KPK, 16 April 2019.

Dalam pertemuan itu, kepala satgas menyebut adanya kebocoran dalam sejumlah operasi yang mereka jalankan. Selama empat bulan awal di 2019, sudah ada lima kasus yang diduga bocor.

Kebocoran diduga terjadi saat keluarnya surat perintah penyelidikan dan surat permintaan penyadapan. Mereka menduga ada pihak internal yang sengaja membocorkan operasi.

Kepala satgas juga mengeluhkan terhambatnya penanganan perkara. Mereka menyebut ekspos di tingkat Deputi Penindakan kerap ditunda-tunda dengan alasan tidak jelas.

“Dalam meeting kami belum sampai pada kesimpulan itu (Firli yang membocorkan). Tetapi keyakinan penyidik yang lapor itu, yakin. Mereka kan menyatakan indikasi-indikasi itu. Termasuk umpamanya, mereka mau mengajukan surat kalau mau ke lapangan, itu dinilai lambat. Tanpa penjelasan. Itu kan bisa ditanya ke penyidiknya. Buat saya, untuk menggambarkan seseorang tidak perlu ambil fakta yang banyak,” kata Saut.

Tim IndonesiaLeaks sudah berusaha meminta konfirmasi kepada Firli terkait tudingan mengunci pimpinan lain dan mengintervensi penyelidikan serta penyidikan. Namun upaya IndonesiaLeaks menghubungi melalui pesan singkat, telepon, surat, dan menemui di rumahnya, tak direspon. (*)

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10