KBR, Jakarta - Tiga dari 10 dokter anak yang menangani kasus COVID-19 pada anak di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Jakarta, saat ini terinfeksi virus korona.
Anggota Tim Penanganan COVID-19 pada Anak di RSUP Fatmawati, Jaya Ariheryanto Effendi mengatakan, saat ini Gedung Anggrek berlantai enam dengan 232 tempat tidur khusus untuk pasien virus korona hampir penuh.
Kementerian Kesehatan bersama manajemen Rumah Sakit Fatmawati terpaksa membuka satu gedung lagi, khusus untuk merawat pasien COVID-19.
"Tim dokter anak di RSUP Fatmawati ini ada 10 orang yang ikut dalam penatalaksana pasien COVID-19. Tiga orang teman kami positif COVID-19 saat ini. Dua isolasi mandiri, dan satu dirawat di RSUP Fatmawati. Itu dari kami yang hanya 1 hingga 2 jam saja bertemu dengan pasien, kalau dari perawat yang 24 jam dibagi 3 shift atau 8 jam bertemu dengan pasien maka lebih banyak lagi yang terkena, positif sehingga harus diisolasi mandiri dan ada juga yang dirawat," ujar Anggota Tim Penanganan COVID-19 pada Anak di RSUP Fatmawati, Jaya Ariheryanto Effendi (30/6/2021).
Dokter Spesialis Anak, Jaya Ariheryanto Effendi menambahkan, jumlah tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 harus segera ditambah. Karena beban tugas yang berat bisa membuat tenaga kesehatan kelelahan, sehingga berpotensi mudah terinfeksi virus korona.
"Termasuk, Kepala Ruang Perawatan NICU kami, yang kini juga masih dirawat karena terinfeksi COVID-19," kata Jaya.
Kasus COVID-19 pada Bayi di RSUP Fatmawati tercatat sebanyak 367 orang sejak Maret 2020 hingga April lalu. Sedangkan kasus Anak pada periode yang sama mencapai 108 orang.
Jaya Ariheryanto pun mendukung percepatan layanan vaksinasi pada anak.
Editor: Agus Luqman
"Modusnya adalah anak tersebut dijanjikan uang jajan atau buah-buahan, dengan memberikan uang bervariasi antara 2 ribu hingga 10 ribu rupiah."
"Karena inikan korban masih kecil. Apakah pantas disebut persetubuhan?"
Hal yang juga mengancam kehidupan adalah tingginya pencemaran di berbagai media lingkungan seperti sungai, udara, tanah, dan laut.
Di media bunyinya seperti itu, seolah-olah pemerintah itu lepas tanggung jawab atas tingginya harga telur.
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik di hadapan seluruh kader, namun tertutup untuk media.
"Polisi yang merupakan pintu gerbang pertama orang melapor kasus kekerasan seksual itu kadang-kadang (laporan) ditolak. Kadang-kadang karena perspektif bisa mengalami revictimisasi." 
Kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menengah atau panjang, dijual itu harganya selalu naik terus
"Koalisi menuntut para pelaku dihukum berat para majelis hakim. Bisa dihukum penjara seumur hidup"
Andre Rosiade menuding lambannya pembangunan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana,"
"Artinya, pemilih Anies cenderung nambahnya ke Prabowo, kalau misalnya Anies tak lolos di putaran pertama"
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
