BKN: Hasil TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Bima Haria Wibisana menjelaskan, dokumen hasil detail TWK pegawai KPK itu bisa dibuka jika ada ketetapan dari pengadilan. Kata dia jika asal menyampaikan hasil itu, bisa melanggar aturan.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 22 Jun 2021 22:43 WIB

Author

Wahyu Setiawan

BKN: Hasil TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi menolak pelemahan KPK di Jakarta, Rabu (16/6/2021). (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengklaim sudah tak memegang hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, hasil TWK itu sebelumnya sudah diserahkan ke KPK dalam dokumen kumulatif yang tersegel.

Kata Bima, jika pegawai KPK yang tak lolos tes ingin meminta hasil detail per orang, data itu dimiliki oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Namun informasi itu kata dia, merupakan rahasia negara yang tak boleh dibuka sembarangan.

"Ketika ini (hasil TWK) diminta, saya ditanya: kalau diminta bagaimana? Saya nggak tahu, saya harus tanya dulu. Nah, Dinas Psikologi Angkatan Darat mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI, itu rahasia. Oke. Saya tanya BNPT, ini kalau profiling bisa nggak diminta? Profiling ini didapatkan dari aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara. Oke. Jadi saya sampaikan, ini menurut Dinas Psikologi Angkatan Darat dan BNPT, rahasia," kata Bima di Kantor Komnas HAM, Selasa (22/6/2021).

Bima Haria Wibisana menjelaskan, dokumen hasil detail TWK pegawai KPK itu bisa dibuka jika ada ketetapan dari pengadilan. Kata dia jika asal menyampaikan hasil itu, bisa melanggar aturan.

Bima menyerahkan kewenangan untuk membuka hasil itu ke Dinas Psikologi AD dan BNPT.

Penuhi panggilan Komnas HAM

Pada Selasa (22/6/2021), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memenuhi panggilan permintaan keterangan oleh Komnas HAM terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan berlangsung mulai jam 1 siang hingga 5 sore.

Bima mengklaim telah menyampaikan semua kronologi dan dinamika penyelenggaraan TWK kepada Komnas HAM.

"Untuk detailnya mungkin tidak bisa saya sampaikan karena itu menjadi rahasia dari percakapan dengan Komnas HAM. Tapi saya kira proses dari permintaan keterangan tadi sudah kami jawab semua sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Apa yang ada yang kami lakukan itu yang kami sampaikan kepada Komnas HAM. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada hal-hal yang disembunyikan," kata Bima di Kantor Komnas HAM, Selasa (22/6/2021).

Bima Haria Wibisana menjelaskan, proses penyelenggaraan TWK melibatkan instrumen dari Dinas Psikologi Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Asesmen TWK pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menjadi polemik. Sejumlah pegiat antikorupsi menuding tes sengaja digelar untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK. Pegiat antikorupsi juga menyoroti sejumlah pertanyaan dalam tes yang dinilai janggal.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10