KBR, Jakarta- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memastikan pembiayaan fasilitas isolasi mandiri untuk pasien Covid-19 di sejumlah hotel akan dibebankan ke pemerintah daerah. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim peralihan pembiayaan itu telah disepakati kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
“Pembiayaan isolasi mandiri yang awalnya tersentral oleh pemerintah pusat akan secara bertahap dilakukan terdesentralisasi kepada pemerintah daerah. Hal ini menimbang upaya penanganan Covid-19 terbaik sesuai dengan tantangan yang khas dari setiap daerah, dan diharapkan dapat disesuaikan secara lebih efektif,” kata Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara daring, Rabu (9/6/2021).
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah pusat siap membantu penanganan Covid-19 di daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika mengalami kendala terkait pengadaan tempat isolasi pasien yang terinfeksi Covid-19.
“Dimohon bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri bisa memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah pusat untuk dapat dicari jalan keluarnya secara bersama-sama,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menghentikan sementara pembiayaan hotel untuk isolasi pasien Covid-19 mulai 15 Juni 2021. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membiayai hotel-hotel karantina.
Editor: Sindu Dh
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
