covid-19

Ahli: Idealnya Kudus dan Bangkalan Diberlakukan Karantina Wilayah

"Gejala-gejala yang menyebabkan mereka terinfeksi yaitu mobilitas dan berkerumun, harus ditutup. Tidak boleh ada terjadi dulu. Jadi setop dulu itu wilayah Kudus dan Bangkalan."

BERITA | NASIONAL

Senin, 07 Jun 2021 23:29 WIB

Ahli: Idealnya Kudus dan Bangkalan Diberlakukan Karantina Wilayah

Suasana Masjid Menara Kudus di Kudus Jawa Tengah yang tengah ditutup sementara karena lonjakan kasus COVID-19, Sabtu (29/5/2021). (Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho)

KBR, Jakarta - Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyarankan mobilitas warga di Kabupaten Kudus Jawa Tengah dan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur diperketat. Itu menyusul memburuknya situasi pandemi Covid-19 di dua daerah tersebut.

Ketua IAKMI Ede Surya Darmawan mengatakan, mobilitas warga dan kerumunan menjadi faktor yang bisa meningkatkan penularan. Jika tak diperketat, dikhawatirkan akan berdampak ke daerah lain di sekitarnya.

"Jangan sampai terjadi penularan kasus baru. Maka otomatis gejala-gejala yang menyebabkan mereka terinfeksi yaitu mobilitas dan berkerumun, harus ditutup. Tidak boleh ada terjadi dulu. Jadi setop dulu itu wilayah Kudus dan Bangkalan. Berikan konsentrasi khusus supaya tidak menular ke daerah lain. Yang di dalam selesai, yang keluar tidak ada, yang masuk pun tidak ada. Karena yang masuk sebentar, bukan persoalan sebenarnya. Kalau dia kontak erat dalam waktu 2-3 jam pun itu sudah terkontaminasi dan tertular virus itu kan," kata Ede kepada KBR melalui sambungan telepon, Senin (7/6/2021).

Ede Surya Darmawan menilai, idealnya dilakukan karantina wilayah di Kudus dan Bangkalan. Namun karena tidak ada rujukan aturan soal itu, dia menyarankan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ketat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat di dua daerah tersebut juga harus dipenuhi.

"Kecuali kita punya rujukan untuk melakukan karantina wilayah. Karena kan harus keluar Perpres dan Permenkesnya. Tapi itu tidak ada rujukannya. Sekarang baru undang-undang saja. Kecuali pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan seperti itu," ujarnya.

Kenaikan kasus di Kudus dan Bangkalan mendapat sorotan dalam beberapa hari terakhir. Di Kudus, 60 desa masuk zona merah Covid-19 dan kasus aktif mencapai lebih 1.400-an. Sedangkan di Bangkalan, angka kematian meningkat.

Inkonsistensi

Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang dinilai inkonsistensi.

Anggota DPR Komisi Kesehatan Netty Prasetyani mengatakan, inkonsistensi itu terlihat dari lemahnya penegakan kebijakan pelarangan mudik. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur lebaran terjadi di sejumlah daerah.

"Kebijakan pelarangan mudik dikatakan sebagai kebijakan politik negara. Toh ternyata yang bocor banyak. Kementerian Perhubungan mengatakan ada sekitar 1,5 juta. Oleh karena itu catatan keduanya, hendaknya pemerintah mulai melakukan evaluasi atau regulasi yang dibuat. Jangan sampai kebijakan atau regulasi yang dibuat ini inkonsistensi satu dengan yang lainnya," ungkap Netty melalui media sosial DPR, RI, Senin, (7/6/2021).

Netty Prasetyani mendorong agar pemerintah pusat menguatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah yang berisiko masuk ke zona merah.

Secara terpisah, Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Rahmad Handoyo mendorong percepatan program vaksinasi nasional. Politisi PDIP itu menjelaskan, Kementerian Kesehatan harus memprioritaskan daerah-daerah zona merah untuk disuntik vaksin.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Niatan Berantas Intoleransi di Lingkungan Pendidikan

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11