KBR, Jakarta- Wakil Presiden Ma'ruf Amin tadi malam mengadakan pertemuan bersama Menkopolhukam Mahfud, Majelis Ulama Indonesia, PBNU, dan PP Muhammadiyah. Pada pertemuan tersebut kata Maruf pemerintah menyatakan menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Mengambil keputusan untuk meminta DPR menghentikan, menunda maksudnya, pembahasannya karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan covid19 dan dampaknya termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional," kata Maruf semalam usai pertemuan, Selasa (16/6/20).
Ma'ruf mengatakan keputusan pemerintah meminta penundaan ini mendapat respon positif dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Ia berharap ormas yang lain juga akan memberi respon yang positif.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih menunggu surat presiden (Surpres) untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan. Dasco mengatakan RUU ini juga masih membutuhkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang masih disiapkan oleh masing-masing fraksi di DPR.
Selain itu, menurutnya juga diperlukan masukan masyarakat untuk RUU tersebut.
“Tentunya masukan dari masyarakat banyak baik perorangan maupun organisasi juga sekarang ini banyak di media massa, dan juga seperti dijanjikan bahwa pada setiap pembahasan UU kami akan melibatkan atau meminta masukan yang banyak kepada seluruh komponen masyarakat. Sehingga kalau dibilang apakah kemudian mau disahkah itu masih jauhlah. Kita masih belum pada tahap untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan saat ini masih terlalu jauh untuk memutuskan pengesahan RUU HIP. Dasco mengatakan, mekanisme pembuatan undang-undang di legislasi sangat mempengaruhi kelanjutan pembahasan. Menurutnya keputusan apakah RUU itu nanti dilanjutkan atau tidak tergantung dari hasil termasuk masukan dari masyarakat.
RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi polemik lantaran tidak mencantumkan Tap MPRS XXV/1966. Ketetapan itu berisi tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.
Editor: Rony Sitanggang
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
"Yang dikhawatirkan bukan apakah salah sasaran, tapi justru jangan sampai para pekerja yang berhak malah tidak mendapat insentif. Hanya karena secara administrasi, mereka sulit dijangkau."
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. 
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
