KBR, Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan MK terkait permohonan pengujian Perpu penanganan Covid-19 yang diajukan oleh politikus PAN Amien Rais.
Dalam petikan amar putusan tersebut, hakim Anwar beralasan bahwa Perpu 1/2020 sudah tidak berlaku sehingga pemohon kehilangan objek.
"Empat, permohonan para pemohon kehilangan objek. Lima, pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Berdasarkan UUD RI 1945 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK dan seterusnya dan UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaga Negara dan seterusnya. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Hakim MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, (3/6/2020).
Ketua Hakim MK Anwar Usman menyebut, beleid Perpu Nomor 1 tahun 2020 telah digantikan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Presiden, Perpu itu telah mengantongi persetujuan DPR pada 12 Mei dan pengundangan di Lembaran Negara pada 18 Mei lalu oleh Menteri Hukum dan HAM.
Pada 14 April 2020 lalu, Din Syamsuddin bersama Amien Rais mengajukan permohonan pengujian Perpu Nomor 1 tahun 2020 ke MK. Para pemohon menyoal Pasal yang mengatur pelonggaran defisit APBN di atas 3% PDB hingga tahun anggaran 2022. Mereka juga menggugat ketentuan penutup pada Pasal 27 dan Pasal 28 Perpu 1/2020. Serta Pasal 27 yang mengatur redefinisi ‘kerugian negara’ dan kekebalan pejabat negara atas tuntutan pidana, perdata, dan tata usaha negara.
Permohonan pengujian juga diajukan di antaranya oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997 dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020.
Editor: Rony Sitanggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
