Enam Bulan Firli Menjabat Ketua KPK Kepercayaan Publik Turun, ICW Beri Rapor Merah

"Ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya, dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh"

BERITA | NASIONAL

Jumat, 26 Jun 2020 12:21 WIB

Author

Dwi Reinjani

Enam Bulan Firli Menjabat Ketua KPK Kepercayaan Publik Turun, ICW Beri Rapor Merah

Ketua KPK Firli Bahuri RDP dengan Komisi III DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6). (Antara/Muhammad Adimaja)

KBR, Jakarta-   Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terburuk dibanding tahun sebelumnya. KPK dianggap tidak serius menangani kasus korupsi, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya penindakan yang dilakukan, lamanya proses pengejaran kasus, hingga adanya kebijakan internal yang tidak masuk akal. 

Menurut Kurnia, pantas jika KPK yang saat ini dipimpin oleh Firli Bahuri, tidak lagi dipercaya publik.

“Hasil kajian yang dikerjakan oleh ICW, TI, juga teman-teman Paramadina, terkait dengan evaluasi dari KPK dalam rentan waktu Desember sampai bulan Juni. Kita menghitung sejak pimpinan baru dilantik oleh presiden, praktis sudah 6 bulan. Ada 3 poin yang akan dikritisi yang pertama dari segi penindakan, lalu kebijakan internal, dan juga pencegahan yang mana memang keseluruhan sektor itu sering mendapat sorotan dari masyarakat. Nah ini soal kinerja kebijakan internal yang mana kita nilai banyak bertolak belakang, dengan pandangan masyarakat dan juga ini juga hal yang tidak biasa di KPK." kata dia.

Kurnia mencontohkan pengembalian paksa Rosa, penyidik KPK ke Kepolisian.  Selain itu penghentian penyidikan 36 perkara penyelidikan.

"Selain itu juga ada upaya intervensi pemanggilan saksi di mana awal-awal Firli kemarin memimpin KPK, dia sempat menginstruksikan, terkait dengan tindakan penyidik yang mereka pandang tidak tepat dalam upaya pemanggilan saksi. Bahkan pimpinan sempat mengatakan mereka akan memfilter siapa-siapa saja orang yang tepat untuk dipanggil sebagai saksi. Padahal mereka sudah tidak punya kewenangan lagi karena bukan sebagai penyidik dan penuntut dalam undang-undang KPK baru,” jelas Kurnia dalam diskusi daring, Kamis (26/06).

Lantaran banyaknya aturan, kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kurnia mengatakan sejak Februari hingga Juni 2020, kepercayaan publik terus merosot. Alih-alih memperbaiki diri saat mendapat rapor merah, KPK tetap tidak berbenah.

“Ini pandangan publik terhadap KPK saat ini, ada tiga survei  setidaknya yang baru kita lihat. Kalau kemarin kita lihat litbang Kompas, menjelaskan secara detail prosentase penurunan tingkat kepercayaan publik pada KPK, yang dihitung bulan Februari dibandingkan dengan bulan Juni. Dan ada survei Alfara Institut dan Indo Barometer. Praktis sebenarnya ketika Februari itu dilansir survei, banyak sebenarnya masyarakat sipil memberikan kritik kepada KPK. Harusnyakan 4 bulan itu dijadikan perbaikan, kalau itu dijadikan perbaikan tentu survei di bulan Juni litbang Kompas, tidak menunjukan data penurunan yang sangat besar tingkat kepercayaan publik kepada KPK."

Menurut Kurnia, KPK saat ini terlalu banyak melakukan permainan politik, sehingga dalam praktik penindakan turun drastis. Hal itulah yang membuat KPK hari ini mendapat penilaian buruk, jauh dari tahun sebelumnya.

“Kami menemukan ada 22 masalah dalam kinerja sektor internal organisasi, sektor penindakan, dan juga sektor pencegahan. Tadi di awal kita ICW dan TI mencoba meramu kata-kata apa yang tepat di 6 bulan KPK hari ini, dan kita tiba pada satu kesimpulan bahwa ya ini merupakan rapor merah bagi lembaga anti rasuah. Rapor merah ini sebenarnya kalau hitung-hitungan rezim kepemimpinan dari mulai KPK berdiri, sebenarnya ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya, dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh dan KPK tidak lagi berada di tiga lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi.” 

Presiden Joko Widodo  melantik Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara Jakarta, pada Jumat, 20 Desember 20019. Bersama empat  lainnya, Firli akan memimpin komisi antirasuah hingga 2023. Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P tahun 2019 dan Nomor 129/P tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bangun Lumbung Pangan, Jokowi Tunjuk Kemenhan Bukan Kementan