KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar
rapat pleno terbuka penetapan calon presiden dan calon wakil presiden
terpilih pada 30 Juni 2019. Rapat pleno akan dilakukan di kantor KPU RI.
Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, rapat pleno dilakukan menindaklanjuti putusan sengketa pemilu presiden yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). KPU akan mengundang sejumlah pihak, yakni penyelenggara pemilu, kementerian lembaga terkait, serta capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02.
"Tindaklanjut
pasca putusan Mahkamah Konstitusi sudah kami putuskan, yang pertama
kami akan menyelenggarakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon
terpilih pemilu 2019 pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, bertempat
di kantor KPU RI Pukul 15.30, Insyaallah diperkirakan pukul 17.00
selesai," ucap Arief Budiman di Kantor KPU, Kamis malam, (27/6/2019).
Arief Budiman menjelaskan, saat rapat pleno terbuka penetapan
calon, KPU akan mempersilakan kepada dua pasangan calon untuk memberikan sambutan.
"Kami tentu akan mengundang peserta pemilu, dalam hal ini pasangan calon 01 dan 02 juga akan kami undang, kemudian parpol peserta pemilu juga akan kita undang. Undangan akan dikirimkan paling lambat besok siang (28/6). Kami harap semua pihak yang diundang dapat hadir semua," imbuh Arief.
Arief mengaku lega pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa pemilu presiden 2019. Keputusan MK itu menurutnya, meneguhkan segala tugas yang dikerjakan penyelenggara pemilu. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut menyukseskan pemilu 2019, sehingga berjalan aman dan lancar.
"Putusan
MK tentu melegakan kita semua, oleh karenanya KPU patut berterimakasih
kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan
jalannya pemilu dan pilpres tahun 2019 serta pileg bisa berjalan dengan
baik.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan pemohon, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 Prabowo-Sandiaga. Putusan sengketa pilpres 2019 itu dilakukan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang hasilnya dibacakan dalam sidang terbuka dengan dihadiri berbagai pihak pada Kamis, 27 Juni 2019.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menyatakan, dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak bisa dibuktikan.
"Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian putusan MK yang dibacakan Anwar dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Editor: Ardhi Rosyadi
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
