KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah menyiapkan semua jawaban untuk menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua KPU Arief Budiman saat tiba di gedung MK mengatakan, selain jawaban, pihaknya juga sudah siap dengan segala bukti.
"Kemudian koordinasi bagaimana teknis menjawab dan menjelaskan juga sudah kita bahas bersama para komisioner dan kuasa hukum," kata Arief.
Baca juga: Pengamanan di Gedung MK tidak pakai senjata api
Ketua KPU Arief Budiman berharap seluruh rangkaian sidang di MK berjalan lancar. Ia memohon agar semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.
Hari ini, MK menggelar sidang pendahuluan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Salah satu dalil gugatannya yakni meminta MK untuk mendiskualifikasi paslon 01 Jokowi-Maruf Amin dari kontestasi Pilpres 2019.
Editor: Citra Dyah Prastuti
"Tidak terkait dengan pengaturan skor, ternyata barang-barangnya itu cuma barang-barang pribadi dan sebagainya. "
"Yang jelas, kami mau tahu, data-data seperti apa yang bisa diakses, dan ketika diakses itu munculnya seperti apa, penggunaannya bagaimana."
"Jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang jelas-jelas di situ, jelas garisnya lempengan tektonik kok dibangun perumahan besar-besaran."
Penolakan rata-rata karena masalah budaya dan agama. 
Rencananya, Perpres ini akan memberi insentif fiskal untuk industri mobil listrik, seperti diskon PPh, tax holiday, dan diskon bea masuk komponen impor.
“Sekarang semuanya (produksi garam) tradisional sekali, (petani) belum punya alat yang membuat garam itu berkualitas."
Pansel KPK terbuka akan masukan dari masyarakat, termasuk terkait rekam jejak yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, baik melalui pesan, pos, surel maupun menyampaikannya langsung kepada Pansel
"Potensi cuaca ekstrem pada 2030 harus diantisipasi mulai sekarang," kata Dwikorita. 
Menurut data terakhir Kementerian PPPA masih ada sekitar 5,6 juta anak yang bekerja. Ada yang jam kerjanya melebihi standar orang dewasa, ada juga yang kerja tanpa dibayar.
Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, mudah-mudahan. Amiin
"Eloknya enggak usah ada impor-impor lagi lah. Itu bikin kacau," kata Luhut.
"Seperti kemarin agak ramai potensi megatrust. Sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok. Bukan meresahkan, tapi sampaikan, dan tindakan apa yang akan kita lakukan."
"Kita kan tradisional, lahannya sempit, dan lain sebagainya kita terima saja. Tetapi kita tidak berusaha untuk mencari terobosan"
"Mereka tidak bayar pajak, mereka nangkap ikan di laut. Menguras sumber daya ikan. Ini menyebabkan kerugian negara."
"Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas."
"Setiap makalah dibaca oleh tiga orang, dan penilaian itulah yang akan digunakan oleh Pansel untuk menentukan peserta lolos atau gugur seleksi," 
Pengajuan PK, kata Moeldoko, berkaitan dengan citra pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.
UU No. 7 Tahun 2016 sudah menetapkan, pemerintah pusat dan daerah wajib menciptakan kondisi yang menghasilkan harga menguntungkan petambak garam lokal.
"Keinginan saya supaya laut ini diberi hak asasi laut. Manusia yang kecil saja punya hak asasi," 
"Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir,"