KBR, Jakarta- Keseringan
bermain gawai bisa membuat anak mudah mengamuk (tantrum) dan hiperaktif. Ini disampaikan
komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty.
"KPAI sudah pernah mendapat pasien kecanduan gawai dirawat di rumah sakit. Karena begitu kecanduan dengan gawai, ketika tidak ada gawai langsung tantrum, mengamuk," ujar Sitti dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (19/6/2019).
Sitti menjelaskan, ketika dipisahkan dari gawainya, anak yang kecanduan gawai itu mengamuk luar biasa, bahkan sampai mengatakan benci kepada ibunya.
Gawai Hanya Bersifat Satu Arah
Dalam kesempatan sama, Dokter Spesialis Anak DR. dr. Meita Dhamayanti, Sp.A(K) juga menyampaikan bahwa gawai tidak baik untuk tumbuh kembang anak.
Meita menjelaskan, bayi di bawah umur lima tahun (balita) yang sering bermain gawai akan mengalami stimulasi tumbuh kembang yang tidak optimal.
Menurut dia, anak seharusnya distimulasi dengan interaksi dua arah, sedangkan bermain gawai hanya bersifat satu arah. Akibatnya, tidak ada rangsangan optimal yang menyebabkan interaksi atau gerakan motorik seluruh tubuh untuk tumbuh kembang anak.
"Prinsipnya, tumbuh kembang harus optimal, tidak hanya satu sisi tapi seluruh aspek tumbuh berkembang itu harus terstimulasi dengan baik," ujar Meita, seperti dikutip Antara, Rabu (19/6/2019).
Saat bermain gawai, anak hanya fokus pada gerakan mata yang terus tertuju pada layar, sehingga perkembangan motoriknya tidak terangsang dengan baik. Hal ini diperkirakan bisa berdampak buruk pada perkembangan emosi sosial anak.
"Jangan biarkan anak main gawai sendiri," tegas Meita.
Alih-alih memberi anak gawai, Meita menyarankan orang tua untuk memberi stimulasi positif, seperti mengajak anak berdialog dan belajar mengenal sesuatu dari gambar.
Editor: Rony Sitanggang
Kondisi menjelang Pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi partai politik baru untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dengan memberikan gagasan-gagasan baru 
Jika aturan di RKUHP diberlakukan secara merata tanpa melihat latar belakang orang penyandang disabilitas ataupun jenis tindakan yang mereka lakukan, maka bisa menyebabkan diskriminasi.
"daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,”
"Pertama adalah sinergi untuk mengatasi inflasi pangan itu menjadi penting karena Juli kemarin inflasi pangannya 11,47 persen sementara inflasi IHK-nya 4,94 persen."
Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa.
"Hati-hati ini, serapan baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah."
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 6 - 12 Agustus 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @TURNBACKHOAXID 
Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi.
"Ini menunda hak-hak korban dan keluarganya untuk melakukan proses proyustisia," 
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," 
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah," 
