KBR, Malang- Tiga orang mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Jawa Timur, tengah mengembangkan alat pelacak posisi korban gempa yang tertimbun runtuhan bangunan. Pengembangan alat ini terilhami dari pengalaman salah satu rekan mereka, yang selamat dari bencana gempa bumi Padang 2009.
"Ini berawal dari teman kami yang selamat dari bencana gempa bumi Padang. Proses penemuan korban memakan waktu cukup lama karena harus mendatangkan alat dari luar negeri," kata salah satu mahasiswa inovator itu, Muhammad Rikza Maulana di Malang, seperti dikutip Antara, Jumat (28/6/2019).
Mudah Digunakan dan Murah
Alat pelacak korban gempa yang dibuat Rikza bersama dua rekannya, yakni Satrio Wiradinata Riady Boer dan Adin Okta Triqadafi, diberi nama Detector of Interconnected Position Points (Deoterions). Alat ini melacak posisi korban gempa di balik reruntuhan menggunakan gelombang radio dan sensor gerak.
Menurut Rikza, gelombangnya bisa menjangkau radius 112 meter dan bisa mendeteksi gerakan hingga kedalaman 5 meter di bawah reruntuhan, selama masih ada rongga-rongga untuk jalan masuk gelombang.
Data hasil pelacakannya kemudian bisa dilihat lewat komputer serta aplikasi smartphone.
"Karena berkejaran dengan waktu, jadi masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi itu, dan langsung mencari korban secara gotong royong," kata Rikza kepada Antara (28/6/2019).
Menurut Rikza, pembuatan prototipe Deoterions hanya butuh biaya sekitar Rp100 ribu per unit.
Inovasi ini sudah diajukan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Rikza berharap Deoterions bisa diuji coba oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan bisa mendapat masukan terkait penyempurnaan alatnya.
Ke depannya, Rizka dan rekan-rekannya berencana mengembangkan Deoterions agar bisa menembus reruntuhan yang lebih padat seperti tanah longsor.
Editor: Rony Sitanggang
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
