KBR, Jakarta - Sekretaris Utama
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nofrijal, mengatakan
kepala daerah perlu punya komitmen kuat untuk memerangi LGBT.
Ia menganggap LGBT merupakan penyakit yang harus disembuhkan dengan cara yang tepat dan berkelanjutan.
“Perlu ada regulasi khusus untuk menanggulanginya secara bersama melalui aturan pemerintah daerah mungkin, sehingga ada komitmen agar LGBT dapat dikendalikan,” kata Nofrijal, seperti dikutip dari Antara, Senin (3/6/2019).
Nofrijal menekankan bahwa keluarga punya peran vital yang bisa membentuk orientasi seksual anak.
“Dalam program BKKBN ada program menghindari terjadinya penyimpangan seksual dan ini harus dikuasai para orang tua dalam memperlakukan anak-anak mereka,” kata dia.
Menurut Nofrijal, LGBT termasuk dalam lima bahaya laten kesehatan reproduksi bagi remaja, yaitu menikah di bawah umur, penyimpangan seksual, narkotika, kecanduan pornografi dan pornoaksi, serta penyakit HIV AIDS atau penyakit kelamin yang membahayakan.
“Penyimpangan seksual tersebut selain melanggar aturan agama juga melemahkan kita dalam menyongsong bonus demografi,” tambahnya.
WHO: LGBT Bukan Penyakit
World Health Organization (WHO) juga pernah menggolongkan LGBT sebagai penyakit.
Pada tahun 1948 WHO merilis International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD) yang mendefinisikan LGBT sebagai mental disorder atau gangguan jiwa.
Namun, pada tahun 1970-an WHO membuat koreksi, mereka menerbitkan ICD baru yang menghapuskan LGBT dari daftar penyakit.
Alasannya, pertama, berbagai penelitian WHO membuktikan bahwa LGBT bukan gangguan jiwa. Dan kedua, penyebutan LGBT sebagai “penyakit” hanya memunculkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang merugikan kelompok LGBT.
Dalam situs
resminya, WHO menegaskan, “Survei terbaru menunjukkan bahwa perilaku homoseksual adalah aspek lazim dari seksualitas manusia,” jelas mereka.
"Dalam setengah abad terakhir, definisi homoseksualitas sebagai gangguan mental sudah dihapuskan. Perubahan ini mencerminkan standar hak asasi manusia, sekaligus menegaskan kurangnya bukti empiris yang mendukung patologisasi terhadap variasi orientasi seksual,” tulis mereka.
Editor: Agus Luqman
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
