KBR, Jakarta - Amnesty International Indonesia (AII) menilai konferensi pers Polri terkait kerusuhan pasca Pemilu yang digelar di Jakarta kemarin, mengecewakan.
Dalam rilis yang diterima KBR, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, berujar, “Sangat mengecewakan melihat bahwa alih-alih menunjukkan
perkembangan penyidikan tentang sebab musabab korban yang tewas dan pelaku yang
harus bertanggungjawab, narasi yang dapat berkembang malah mengarah pada wacana ‘perusuh vs polisi’,” jelasnya.
Semua Korban
Jiwa Dianggap Perusuh
Usman menilai, narasi yang disampaikan Polri dalam konferensi pers kemarin seakan ingin mewajarkan kematian korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.
“Ini menyakitkan bagi keluarga korban, yang berharap polisi mengumumkan ke publik siapa yang melakukan penembakan kepada korban, tapi justru mendapat penjelasan sepihak bahwa seakan mereka semua adalah ‘perusuh’,” kata Usman.
“Seharusnya polisi mengungkapkan bukti-bukti yang memadai tentang penyebab kematian mereka terlebih dahulu, lalu mengumumkan siapa-siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan terhadap mereka."
Sebelumnya, Polri mengumumkan ada 9 orang korban tewas dalam kerusuhan pasca Pemilu. Namun, sampai sekarang Polri mengaku masih menunggu hasil investigasi terkait.
Dugaan Penganiayaan Belum Dibahas
Selain belum memberi penjelasan utuh terkait korban tewas, Polri juga belum membahas dugaan penganiayaan yang dilakukan aparat selama pengamanan rusuh pasca Pemilu.
“Sama sekali kita tidak mendengar penjelasan
terkait insiden dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan tersebut. Anggota
Brimob yang melakukan pemukulan dan penganiayaan di Kampung Bali harus diproses
hukum secara adil. Komandan Brimob juga perlu dimintai pertanggungjawaban
terkait tindakan brutal yang dilakukan oleh anak buahnya,” sebut Usman.
Usman menegaskan, Amnesty International Indonesia mengapresiasi upaya-upaya Polri selama kerusuhan 21–22 Mei 2019. Namun, Usman berharap Polri dapat memberikan penjelasan yang menyeluruh untuk masyarakat.
Editor: Citra Dyah Prastuti
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
