KBR, Jakarta - Amnesty International Indonesia (AII) menilai konferensi pers Polri terkait kerusuhan pasca Pemilu yang digelar di Jakarta kemarin, mengecewakan.
Dalam rilis yang diterima KBR, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, berujar, “Sangat mengecewakan melihat bahwa alih-alih menunjukkan
perkembangan penyidikan tentang sebab musabab korban yang tewas dan pelaku yang
harus bertanggungjawab, narasi yang dapat berkembang malah mengarah pada wacana ‘perusuh vs polisi’,” jelasnya.
Semua Korban
Jiwa Dianggap Perusuh
Usman menilai, narasi yang disampaikan Polri dalam konferensi pers kemarin seakan ingin mewajarkan kematian korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.
“Ini menyakitkan bagi keluarga korban, yang berharap polisi mengumumkan ke publik siapa yang melakukan penembakan kepada korban, tapi justru mendapat penjelasan sepihak bahwa seakan mereka semua adalah ‘perusuh’,” kata Usman.
“Seharusnya polisi mengungkapkan bukti-bukti yang memadai tentang penyebab kematian mereka terlebih dahulu, lalu mengumumkan siapa-siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan terhadap mereka."
Sebelumnya, Polri mengumumkan ada 9 orang korban tewas dalam kerusuhan pasca Pemilu. Namun, sampai sekarang Polri mengaku masih menunggu hasil investigasi terkait.
Dugaan Penganiayaan Belum Dibahas
Selain belum memberi penjelasan utuh terkait korban tewas, Polri juga belum membahas dugaan penganiayaan yang dilakukan aparat selama pengamanan rusuh pasca Pemilu.
“Sama sekali kita tidak mendengar penjelasan
terkait insiden dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan tersebut. Anggota
Brimob yang melakukan pemukulan dan penganiayaan di Kampung Bali harus diproses
hukum secara adil. Komandan Brimob juga perlu dimintai pertanggungjawaban
terkait tindakan brutal yang dilakukan oleh anak buahnya,” sebut Usman.
Usman menegaskan, Amnesty International Indonesia mengapresiasi upaya-upaya Polri selama kerusuhan 21–22 Mei 2019. Namun, Usman berharap Polri dapat memberikan penjelasan yang menyeluruh untuk masyarakat.
Editor: Citra Dyah Prastuti
Pernyataan itu dilontarkan Ketua Pansel KPK saat membahas syarat anti-radikalisme untuk calon pimpinan KPK.
Menurut Mendikbud, prestasi tidak diukur dari asal sekolah, melainkan dari kemampuan anak murid. Tapi, bukankah kemampuan murid juga ditentukan kualitas guru dan fasilitas penunjang lainnya?
"5G kecepatannya bisa 20 kali lipat, mau tidak bayar lima kali dari sekarang? Kan mahal."
Kesimpulan finalnya akan ditentukan dalam rapat pleno Dewan Pers yang digelar pekan depan
"Indonesia bisa menjadi pemain utama untuk semua jenis mobil. Tapi yang masih terbuka kemungkinannya, dan Indonesia bisa kembangkan itu adalah mobil listrik yang memakai baterai,"
“Tahun 1994 dulu di kantin beberapa fakultas itu asap (rokok) di mana-mana. Tapi sekarang it’s clean. Kalau ada yang merokok ya di spot merokok yang terpencil,” kisah Yuni Kusminanti.
Gugatan diajukan ke Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
"Karena itu sangat-sangat nyata bertentangan dengan Undang-Undang kesehatan. Yaitu, memeragakan wujud rokok,"
"Patroli siber lebih memfokuskan pada konten-konten yang disebarkan oleh akun media sosial yang isinya saya sebutkan tadi bersifat hoaks, ujaran kebencian, provokatif,"
Dari 300 kilometer rel kereta yang ada di Sumbar, yang terpakai baru sekitar 90 kilometer saja.
Abdul Mu'ti mengklaim dukungan ini berdasarkan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Komisi III DPR berencana menambah anggaran sejumlah lembaga, mulai dari Polri, BNPT, LPSK, Komnas HAM, sampai Komnas Perempuan.
"Semuanya telah berhasil ditangani," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian.
Dalam satu dekade terakhir, utang luar negeri Indonesia sudah bertambah ratusan triliun rupiah. Utang dipakai untuk berbagai keperluan mulai dari jasa kesehatan, sampai administrasi pemerintah.
Situasi politik pasca Pemilu 2019 yang diwarnai tuduhan kecurangan, sengketa antar Capres, hingga kerusuhan, bisa berimbas pada perekonomian nasional.
Pengembangan Blok Masela dijalankan dengan skema bagi hasil. 
“Kalau sampai saya melihat eselon IV, III bahkan II yang tidak paham APBN tapi ikut bicara (di medsos), jangan lupa saya sekarang menge-track social media Anda," ujar Sri Mulyani.
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.