KBR,Jakarta- Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, menyebut ada 6 daerah peserta pilkada dengan tingkat rawan pelanggaran tertinggi pada pilkada 2018. Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua rawan pelanggaran seperti intimidasi, pelanggaran administrasi sampai pelanggaran netralitas ASN.
"Prediksi rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018, menurut versi kementerian dalam negeri ada 6 daerah, rawan konflik dan Ini memang perlu adanya kebersamaan dan kesinambungan dalam melakukan monitoring. Adalah pertama terkait dengan provinsi Jawa Timur, kemudian provinsi Kalimantan Barat, demikian pula untuk provinsi Sulawesi Selatan," ujar Hadi saat melakukan pemaparan dalam acara Bawaslu, Selasa (26/05/2018).
Di antara 6 daerah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat dianggap merupakan daerah dengan pelanggaran terkompleks karena politik identitas, netralitas ASN, Isu SARA juga berkembangnya politik wilayah. Penyebabnya wilayah perbatasan dijadikan bahan kampanye hitam.
Hadi mengatakan untuk pengendalian di setiap daerah sudah dibentuk tim pemantau pilkada bersama dengan anggota KPU dan Bawaslu.
"Desk pilkada dari pemerintah ini diadakan untuk membantu kerangka fasilitas KPU dan Bawaslu, sehingga mereka yang akan membantu KPU dan Bawaslu dalam pengawasan." Ujar Hadi.
Hadi menjabarkan jumlah laporan yang masuk ke kementerian dalam negeri per mei 2018 sebanyak 1456 pelanggaran. Jumlah itu terdiri dari 417 hasil temuan kementerian dan 1039 merupakan hasil laporan masyarakat, LSM dan lembaga lainnya.
Editor: Rony Sitanggang
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
