KBR, Jakarta - Kepolisian Indonesia hingga kini telah menangkap 110 orang terduga teroris, dalam serangkaian penangkapan pascateror bom di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Namun Kapolri Tito Karnavian belum bersedia mengungkap mereka.
“Semua terkait kasus di Surabaya. Sampai hari ini yang sudah ditangkap 110. (Peran mereka?) Ada hubungannya, saya enggak mau sebutkan. Nantilah kita sampaikan,” kata Tito di Istana Bogor, Jumat (15/6/2018).
Ratusan orang itu ditangkap di berbagai tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah 110 orang itu termasuk lima orang terduga teroris yang ditangkap di Blitar, pada Rabu lalu. Salah satunya berprofesi sebagai dokter. Dalam penangkapan itu polisi menyita senjata api dan peluru.
Baca juga:
- Ratusan Napi Terorisme dan Korupsi Terima Remisi, Ini Penyebabnya
- 7 Anak Terduga Teroris di Jawa Timur Diterbangkan ke Jakarta untuk Rehabilitasi
Terduga Teroris Blitar dan Karanganyar Saling Berkaitan
Di tempat terpisah, juru bicara Kepolisian Indonesia Setyo Wasisto menyebut lima orang terduga terorisme yang ditangkap di Blitar, Jawa Timur, Rabu lalu memiliki keterkaitan dengan seorang terduga teroris lain yang ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah.
Terduga teroris di Karanganyar ditangkap pada Kamis malam. Kepolisian menyebut para terduga teroris itu sudah diincar polisi, karena memiliki keterkaitan dengan aksi teror di Surabaya beberapa bulan lalu.
“Kita cek tujuh hari ini barang bukti ada lengkap udah langsung kita proses. (Karanganyar ada hubungannya dengan Surabaya?) Ya itu pasti ada linknya lah ada jaringan,” ujar Setyo, seusai shalat Id, di halaman Mabes Polri, Jumat (15/06/2018).
Juru bicara Mabes Polri Setyo Wasisto mengatakan penangkapan itu merupakan upaya pencegahan agar tidak lagi muncul aksi teror. Menurut Setyo, terduga teroris yang ditangkap di Blitar bahkan berencana melancarkan aksinya di gedung pemerintahan dan bank.
Kepolisian telah menangkap lima orang terduga teror dengan inisial AR, NH, SZ dan AN pada Rabu (13/06/2018), terhadap lima orang terduga teroris di Blitar tersebut. Satu diantaranya belum diketahui identitasnya, sedangkan AR merupakan anggota jaringan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) pimpinan Aman Abdurrahman.
Selain di Blitar, Kamis (14/06/2018) lalu kepolisian juga menangkap satu terduga teroris di Karanganyar dengan inisial JK alias Z alias SM, dia merupakan bekas narapidana teror pada 2011, terkait kasus jaringan teroris Cirebon.
Dia kembali ditangkap di rumah mertuanya, di Dusun Serangan RT 1 RW 2 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Baca juga:
- Tangani Terorisme, Mabes Polri Bentuk Satgas di Seluruh Provinsi
- Tanggulangi Paham Terorisme di Kampus, Pemerintah Kaji Regulasi Baru
Editor: Citra Dyah Prastuti
Dan per jam 11 tadi sudah sekitar 3.000 narapidana anak seluruh Indonesia, yang sudah dibebaskan melalui mekanisme tadi dan dikeluarkan oleh mekanisme asimilasi rumah
Jakarta dianggap sudah siap dari aspek ekonomi dan logistik untuk karantina wilayah. FPKS DPRD DKI menyayangkan sikap pemerintah pusat yang malah tidak setuju.
Juru bicara BNPB Agus Wibowo menegaskan, pemerintah tengah berupaya menambah jumlah ventilator. 
"Sejalan dengan imbauan pemerintah untuk masyarakat agar tetap di rumah atau tidak mudik."
Penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda di masa pandemi Corona
Hidup sulit di tengah pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu kesehatan mental 
tapi yang jelas bahwa kita meminta masyarakat untuk tidak mudik. sebab risikonya besar sekali kalau mudik itu. ini mencari yang paling maslahatnya
Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun
“Kami optimistis produksi APD bisa cepat diproduksi, karena kebutuhan bahan baku sudah tersedia. Pada akhir April 2020, diperkirakan 5-10 juta APD bisa didistribusikan.”
"Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat."
"Kami laporkan secara terbuka di portal Covid19.go.id, maupun di portal BNPB.go.id."
“BPS melakukan penyesuaian pelaksanaan Sensus Penduduk online sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.”
"Ketika menerapkan Darurat Sipil, negara terlepas dari kewajiban hukum menjamin hak-hak dasar masyarakat."
“Kami mendorong para insinyur klinik untuk bekerja (memproduksi ventilator) dengan sumber daya lokal mereka, dengan mengikuti spesifikasi utama dan informasi keselamatan.”
Menurutnya langkah itu diambil lantaran karantina wilayah harus melalui persetujuan pemerintah pusat sebelum dilakukan. Semua itu sudah diatur sesuai undang-undang.
Alasannya, masih banyak hilir mudik masyarakat dari luar dan antar-desa. 
"Sudah kita siapkan khususnya (TKI) dari negeri jiran Malaysia. Kita tahu 4.646 TKI saat ini melalui pintu-pintu tikus."
"Protokol kesehatan harus terus ketat dilakukan baik di airport, di pelabuhan dan pos lintas batas (PLB)."
"Adonan yang sudah diracik itu kita mendapatkan juga, dan switching. Kemudian yang bersangkutan sudah pernah melakukan uji coba, tidak bisa kami sampaikan di mana," 
"SOP orang masuk dan keluar, pembatasan kunjungan, kunjungan ke narapidana dan tahanan sudah dihentikan dan diganti dengan video call,” 
