KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini disampaikannya ketika menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017.
Jokowi mengapresiasi hasil pemeriksaan tahun 2017 yang menunjukkan penurunan jumlah opini WDP maupun laporan yang memperoleh predikat disclaimer. Namun menurut dia, pencapaian itu harus ditingkatkan.
"Ini pertanggungjawaban konstitusi kita kepada negara, serta moral kita kepada rakyat. Bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," kata Jokowi di Istana Negara, Senin(4/6).
Hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017, BPK memberikan opini WTP kepada 80 kementerian/lembaga dan badan usaha negara. Sebanyak 6 kementerian/lembaga berpredikat WDP, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut(Bakamla) tahun ini memperoleh opini disclaimer.
Jokowi meminta seluruh jajarannya memperbaiki sejumlah masalah yang ditemukan BPK. Dia mengingatkan agar pengelolaan keuangan negara dimaksimalkan.
"Diharapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang Tidak Memberikan Pendapat(TMP), disclaimer. Syukur tahun depan enggak ada lagi yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Semua WTP."
Editor: Rony Sitanggang
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
