KBR, Jakarta - LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong masyarakat ikut aktif mengawasi politik uang pada masa tenang, jelang pilkada serentak Rabu mendatang.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan pengawasan jangan diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja. Sebab, pilkada kali ini dilakukan di banyak daerah sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih luas.
"(Masyarakat) ambil bagian di dalam bagian mengawasi dan memantau proses pemilihan," ujarnya kepada KBR, Jumat (22/6/2018) malam.
"Sehingga kesadaran itu hadir secara menyeluruh di antara para pemilih itu dan para peserta pemilihan itu sendiri," tambahnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar patroli serentak mencegah politik uang dalam masa tenang pilkada serentak. Masa tenang akan dimulai Minggu sampai Selasa, sebelum pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni. Lembaga itu akan menerjunkan seluruh jajaran pengawas dan relawan yang direkrut.
Menurut Titi, langkah tersebut dapat mencegah pelanggaran politik uang terjadi. "Memastikan melalui kehadiran mereka, para pihak yang ingin melakukan tindakan tercela terkait politik uang, menjadi menghentikan rencananya tersebut," imbuhnya.
Baca juga:
Bawaslu Akan Patroli Politik Uang Saat Masa Tenang Pilkada
Prabowo tiba pukul 18.05 di RSPAD menggunakan mobil putih berpelat B 108 PSD. 
Andika menyebut kedua istri anggota TNI AD itu diduga melanggar Undang-undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Juga yang berkaitan dengan masalah koalisi, tapi ini untuk urusan satu ini belum final, tapi kami sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita"
"Dia sudah dipecat. Kami tegas, siapa pun, baik masyarakat atau polisi yang masuk jaringan teroris, kalau terbukti akan dihukum." 
"Karena wilayah pantai Indonesia yang sangat panjang atau sekitar 190 ribu kilo meter, jadi tidak mungkin semua pantai mendapatkan fasilitas sensor tsunami."
"Kita harus meneliti tentang Kereta Cepat di Indonesia. Dengan iklim dan sosial budaya seperti ini, adaptasi apa yang harus dilakukan."
"Hukuman mati tidak lantas memberi efek penggentarjeraan, namun justru malah memberi efek 'kepahlawanan' bagi teroris."
"Saya sangat menyesal dengan viralnya video yang saya sampaikan..."
"Tapi yang paling penting, Otsus dan Dana Otsus itu betul-betul memberikan manfaat besar bagi masyarakat di tanah Papua, bagi kesejahteraan," ujar Presiden Joko Widodo.
"Perbandingan vonis mati yang terjadi selama Reformasi naik di era pemerintahan Jokowi, dengan kenaikan sebesar 236,6 persen."
Janji Jokowi disampaikan saat bertemu anak-anak sekolah dari Sentani dan Asmat di Istana Merdeka. 
"Saya pastikan ada. Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin sehari setelah pelantikan. Insyaallah semua sudah kita siapkan,"
"Diberikan tambahan pengamanan, agar peristiwa yang terjadi kepada Menkopolhukam Bapak Wiranto, tidak terulang lagi,"
"Targetnya adalah target mati. Beruntung serangan itu gagal. Kenapa gagal, saya bisa pastikan dia lack of preparation. Tidak ada persiapan."
"Ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kita bicara itu, tapi belum sampai sebuah keputusan,"
"Jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya mungkin tidak, tapi di bawahnya diselesaikan. Jangan sampai Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial."
"Ini sinyal buruk kalau itu dikaitkan seolah negara kita tidak aman. Padahal kita di situasi yang sangat aman, situasi politik yang kondusif," 
"Kami mohon juga bantuan dari seluruh warga masyarakat untuk membantu mengawasi yang kelompok-kelompok seperti ini. Kalau ada yang mencurigakan, segera juga sampaikan kepada aparat "
Hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Hukuman mati, bukan jawaban atau solusi yang terbaik untuk melakukan penghukuman.
Sayangnya hingga saat ini belum tampak pelakunya telah diketahui, telah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi sampai aktor intelektualnya juga belum ditemukan.