KBR, Jakarta - LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong masyarakat ikut aktif mengawasi politik uang pada masa tenang, jelang pilkada serentak Rabu mendatang.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan pengawasan jangan diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja. Sebab, pilkada kali ini dilakukan di banyak daerah sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih luas.
"(Masyarakat) ambil bagian di dalam bagian mengawasi dan memantau proses pemilihan," ujarnya kepada KBR, Jumat (22/6/2018) malam.
"Sehingga kesadaran itu hadir secara menyeluruh di antara para pemilih itu dan para peserta pemilihan itu sendiri," tambahnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar patroli serentak mencegah politik uang dalam masa tenang pilkada serentak. Masa tenang akan dimulai Minggu sampai Selasa, sebelum pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni. Lembaga itu akan menerjunkan seluruh jajaran pengawas dan relawan yang direkrut.
Menurut Titi, langkah tersebut dapat mencegah pelanggaran politik uang terjadi. "Memastikan melalui kehadiran mereka, para pihak yang ingin melakukan tindakan tercela terkait politik uang, menjadi menghentikan rencananya tersebut," imbuhnya.
Baca juga:
Bawaslu Akan Patroli Politik Uang Saat Masa Tenang Pilkada
"Bagi pemerintah daerah maupun pusat, cagar biosfer akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan,"
"Saat pengadilan tetap diupayakan adanya sebuah diversi,"
"Sampai detik ini belum ada. Ya kan sampai detik ini enggak, enggak ada. Mungkin dianggap enggak penting, bukan keharusan kami ya."
Kebijakan tentang sosialisasi manfaat, dukungan pemasangan, sampai skema cicilan panel surya rumahan.
Presiden Joko Widodo meluapkan kejengkelan di depan menteri-menteri ekonominya karena tak sanggup membuat terobosan kebijakan untuk memudahkan investasi dan ekspor.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan guna mengusut dugaan suap dalam distribusi pupuk.
"Ketika tidak ada gawai langsung tantrum, mengamuk," 
"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila."
“Saya tahu ada sidang (sengketa Pilpres) di MK, tapi gak ngikutin soalnya nggak terlalu peduli. Menurutku itu hanya drama politik saja,” kata seorang anak muda.
Pernyataan itu dilontarkan Ketua Pansel KPK saat membahas syarat anti-radikalisme untuk calon pimpinan KPK.
Pada masa angkutan lebaran periode 26 Mei hingga 16 Juni 2019 kemarin, KAI mencatatkan kenaikan jumlah penumpang hingga 9,2 persen atau 6,8 juta penumpang, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Saksi ahli BPN, Agus Maksum, mengaku dirinya tidak pernah membuktikan apakah pemilik KTP dan KK tersebut memang benar ada dan menggunakan hak pilihnya.
Menurut Mendikbud, prestasi tidak diukur dari asal sekolah, melainkan dari kemampuan anak murid. Tapi, bukankah kemampuan murid juga ditentukan kualitas guru dan fasilitas penunjang lainnya?
"5G kecepatannya bisa 20 kali lipat, mau tidak bayar lima kali dari sekarang? Kan mahal."
Kesimpulan finalnya akan ditentukan dalam rapat pleno Dewan Pers yang digelar pekan depan
"Indonesia bisa menjadi pemain utama untuk semua jenis mobil. Tapi yang masih terbuka kemungkinannya, dan Indonesia bisa kembangkan itu adalah mobil listrik yang memakai baterai,"
“Tahun 1994 dulu di kantin beberapa fakultas itu asap (rokok) di mana-mana. Tapi sekarang it’s clean. Kalau ada yang merokok ya di spot merokok yang terpencil,” kisah Yuni Kusminanti.
Gugatan diajukan ke Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
"Karena itu sangat-sangat nyata bertentangan dengan Undang-Undang kesehatan. Yaitu, memeragakan wujud rokok,"
"Patroli siber lebih memfokuskan pada konten-konten yang disebarkan oleh akun media sosial yang isinya saya sebutkan tadi bersifat hoaks, ujaran kebencian, provokatif,"