KBR, Jakarta - LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong masyarakat ikut aktif mengawasi politik uang pada masa tenang, jelang pilkada serentak Rabu mendatang.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan pengawasan jangan diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja. Sebab, pilkada kali ini dilakukan di banyak daerah sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih luas.
"(Masyarakat) ambil bagian di dalam bagian mengawasi dan memantau proses pemilihan," ujarnya kepada KBR, Jumat (22/6/2018) malam.
"Sehingga kesadaran itu hadir secara menyeluruh di antara para pemilih itu dan para peserta pemilihan itu sendiri," tambahnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar patroli serentak mencegah politik uang dalam masa tenang pilkada serentak. Masa tenang akan dimulai Minggu sampai Selasa, sebelum pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni. Lembaga itu akan menerjunkan seluruh jajaran pengawas dan relawan yang direkrut.
Menurut Titi, langkah tersebut dapat mencegah pelanggaran politik uang terjadi. "Memastikan melalui kehadiran mereka, para pihak yang ingin melakukan tindakan tercela terkait politik uang, menjadi menghentikan rencananya tersebut," imbuhnya.
Baca juga:
Bawaslu Akan Patroli Politik Uang Saat Masa Tenang Pilkada
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
