KBR, Jakarta - LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong masyarakat ikut aktif mengawasi politik uang pada masa tenang, jelang pilkada serentak Rabu mendatang.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan pengawasan jangan diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja. Sebab, pilkada kali ini dilakukan di banyak daerah sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih luas.
"(Masyarakat) ambil bagian di dalam bagian mengawasi dan memantau proses pemilihan," ujarnya kepada KBR, Jumat (22/6/2018) malam.
"Sehingga kesadaran itu hadir secara menyeluruh di antara para pemilih itu dan para peserta pemilihan itu sendiri," tambahnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar patroli serentak mencegah politik uang dalam masa tenang pilkada serentak. Masa tenang akan dimulai Minggu sampai Selasa, sebelum pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni. Lembaga itu akan menerjunkan seluruh jajaran pengawas dan relawan yang direkrut.
Menurut Titi, langkah tersebut dapat mencegah pelanggaran politik uang terjadi. "Memastikan melalui kehadiran mereka, para pihak yang ingin melakukan tindakan tercela terkait politik uang, menjadi menghentikan rencananya tersebut," imbuhnya.
Baca juga:
Bawaslu Akan Patroli Politik Uang Saat Masa Tenang Pilkada
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." 
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," 
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." 
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," 
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
