KBR, Jakarta - LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong masyarakat ikut aktif mengawasi politik uang pada masa tenang, jelang pilkada serentak Rabu mendatang.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan pengawasan jangan diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja. Sebab, pilkada kali ini dilakukan di banyak daerah sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih luas.
"(Masyarakat) ambil bagian di dalam bagian mengawasi dan memantau proses pemilihan," ujarnya kepada KBR, Jumat (22/6/2018) malam.
"Sehingga kesadaran itu hadir secara menyeluruh di antara para pemilih itu dan para peserta pemilihan itu sendiri," tambahnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar patroli serentak mencegah politik uang dalam masa tenang pilkada serentak. Masa tenang akan dimulai Minggu sampai Selasa, sebelum pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni. Lembaga itu akan menerjunkan seluruh jajaran pengawas dan relawan yang direkrut.
Menurut Titi, langkah tersebut dapat mencegah pelanggaran politik uang terjadi. "Memastikan melalui kehadiran mereka, para pihak yang ingin melakukan tindakan tercela terkait politik uang, menjadi menghentikan rencananya tersebut," imbuhnya.
Baca juga:
Bawaslu Akan Patroli Politik Uang Saat Masa Tenang Pilkada
Puluhan tersangka tersebut memiliki peran yang beragam.
Selebgram Kabur Karantina dan Absennya Bendera Merah Putih di Piala Thomas
Peran santri sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.
Pertemuan itu digelar dalam rangka penguatan pengawasan eksternal dalam aspek HAM.
Vaksinasi sangat tergantung, satu, stok atau logistik, kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah masyarakat.
Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.
Berdasarkan data terakhir, timbulan sampah di Jateng pada 2020 mencapai 6 juta ton.
Hakim MK menilai kesaksian Fraksi Partai Demokrat dibutuhkan, karena fraksi itu memilih keluar atau walkout saat sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 5 Oktober 2020.
Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit. 
"Langsung kita mitigasi, sekolahnya (Klaster Covid PTM SD di Solo) langsung kita tutup sementara. Sekolah yang lain tidak perlu takut dilanjut PTM saja."
"Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga"
"Segera dilakukan tracing, ya mudah-mudahan cepat. Tracing dan testing. Supaya kita bisa lakukan treatment (klaster covid PTM SD)"
Kepala negara menginstruksikan agar kegiatan seperti pernikahan dan pariwisata patuh penerapan prokes.
Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan beberapa negara.
Sebetulnya kami sudah komunikasi dan ada beberapa event yang tetap dapat dilakukan
tim itu juga ditugaskan untuk menginvestigasi penyebab sanksi WADA untuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
Nanti mekanismenya mandiri ataukah menjadi bagian program pemerintah
"Pansel ini menurut saya, ini agak berbahaya."
