KBR, Batang - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah strategi guna mengurai titik kemacetan arus balik di jalur tol fungsional serta di tol Cikopo-Palimanan. Strategi itu di antaranya mengalihkan pemudik ke jalur nasional, di mana terdapat banyak rest area.
Hal itu disampaikan Menteri Budi saat memantau langsung arus balik di jembatan tol Kalikuto, Batang, Senin (18/6/2018)
"Jalur arus mudik yang telah dipantau dari Batang hingga Brebes jika padat dan akan terjadi kemacetan, para pemudik dialihkan menggunakan jalur nasional di mana disana banyak tempat kuliner sebagai rest area," ujar Budi Karya saat ditemui KBR disela-sela pantauan tol, Senin (18/6/2018).
Sementara Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Mabes Polri, Adnas menjelaskan kepolisian bakal memberlakukan contra flow jika terjadi kemacetan di jalur tol fungsional.
"Penglihan arus, pengurangan arus kemudian termasuk juga apakah contra flow itu bisa dimaksimalkan akan kami maksimalkan serta kami imbau untuk masyarakat bisa dialihkan ke jalur nasional," kata Adnas.
Baca juga:
- Arus Balik dari Banyuwangi, Meningkat
- Berikut Sejumlah Skema Kemenhub Antisipasi Kepadatan Kendaraan Saat Arus Balik
- 19-20 Juni Puncak Arus Balik, Kapolri Imbau Pemudik Tak Paksakan Pulang
Menhub Budi Karya memprediksi akan ada dua puncak arus balik lebaran 2018, yakni pada 19-20 Juni 2018 dan 23-24 Juni 2018. Ini lantaran masih banyak pemudik yang kembali bekerja setelah tradisi lebaran ketupat.
Pada arus balik tahun ini, Kementerian Perhubungan dan Polri memetakan tiga titik rawan, yakni di Jembatan Kali Kutho, Tol Cipali, dan Rest Area.
Editor: Nurika Manan
"Di lain pihak, dari pihak Tiongkok, mereka melihat ini adalah masalah keluarga."
"Sejak awal, kata Eddy, PAN telah mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin."
"Itu manfaatnya untuk orang asli belum terlihat. Sehingga orang bertanya itu sebenarnya jalan untuk siapa?"
"Paling tidak negara harus bertanggung jawab atas korban. Karena apa yang terjadi kondisi hari ini di Nduga adalah perintah Presiden."
"Karena penggunaan pasal-pasal karet, salah satunya adalah Pasal 28 ayat 2 (UU ITE), telah begitu eksesif dan menimbulkan ketakutan berpendapat bagi rakyat Indonesia."
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengklaim, pemerintahan Jokowi telah menjalankan sejumlah langkah untuk menekan angka Karhutla, hingga turun 98 persen dalam empat tahun.
Aktivis lingkungan menilai PLTSa bisa menimbulkan polusi udara. Tapi menurut pemasok teknologinya, gas buangan PLTSa itu lebih bersih dari emisi sektor industri.
"Sehingga sesuai jadwal, nanti tahun 2027 sudah bisa beroperasi dengan baik,"
"Jangan sedikit-sedikit lari ke saya. Tugas Kapolri apa nanti?"
"Kementerian ESDM sendiri berkomitmen, terhitung sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang, terdapat 12 PLTSa yang bakal siap beroperasi." 
"NGO sudah bergerak, civil society sudah bergerak, tinggal pemerintah ini sebenarnya," kata peneliti IAKMI.
"Saya sangat gembira tiga bulan lagi saya sudah akan meletakan jabatan berarti kembali ke dunia yang lama."
"Semua target advokasi akan diarahkan pada Istana Kepresidenan karena memang yang kita butuhkan adalah figur presiden sebagai kepala negara untuk melakukan langkah-langkah konkret."
"Artinya calon pengantin itu tes bebas narkoba dulu, nanti surat keterangan dilampirkan sebagai persyaratan pernikahan."
"Kemudian justru korban, Novel Baswedan dalam hal ini yang justru diserang integritasnya."
"Saya sudah minta seperti dikatakan Mendagri nanti digabung-gabung. Jadi satu kali datang lima acara sekaligus, supaya biaya perjalanan bisa dihemat,”
"Saya melihat ada gangguan politik kepada Presiden untuk mengungkap kasus Novel"
"Kalau dia setelah direhabilitasi masih ulang dan ulang terus jadi penyalahguna, baru dikirim ke penjara. Tapi enggak langsung baru pertama, sudah dikirim ke penjara."
Persoalan ini masih diperdebatkan oleh partai-partai Islam.
Menurutnya, banyak masjid mengeluarkan suara yang sumbang saat dakwah ataupun azan.