KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kelompok-kelompok tani bergabung membentuk korporasi. Dengan model korporasi, dia berharap petani mampu menangani kegiatan penjualan pascapanen.
Sehingga, kata dia, mata rantai distribusi hasil panen pun bisa dipangkas.
"Harus ada korporasi Gapoktan. Harus ada korporasi petani dalam jumlah yang besar. Sehingga ada skala ekonomisnya," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (28/6/2018).
Pembentukan korporasi menurut dia bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Jokowi mendorong petani menggunakan cara-cara modern untuk memasarkan hasil pertaniannya.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan padi yang dipanen, setelah digiling, lalu dikemas dan dijual ke konsumen melalui toko daring. Dengan membentuk korporasi, lanjut Jokowi, daya saing petani pun akan meningkat.
"Kita tidak perlu lagi rutinitas urusan pupuk, urusan benih. Itu sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Apa ada lompatan kesejahteraan?"
Baca juga:
- Pemerintah Bakal Hapus Pajak Penghasilan Petani Tebu
- Presiden Resmikan Proyek Percontohan Digitalisasi Pertanian
Editor: Nurika Manan
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.
“Polisi dan teman-teman dari BIN (mengawasi) mungkin tujuan mereka baik. Mereka mau melihat mahasiswa, namun dianggap intimidasi."
"Nggak hanya karet banget, tapi brutal banget. Bahwa melindungi, menghormati hukum adat iya. Tapi untuk pidana, nggak bisa."
Masyarakat sipil menyiapkan materi gugatan uji materi
"Kami melihat satu tindakan abuse, sewenang-wenang kepada advokat dan penggiat HAM, sehingga kami mengadukan ini ke Kompolnas."
"Tentu saja akan kita segera pertimbangkan, apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai PLT," kata Jokowi.
Dalam pengembangan kasus ini, Komisioner KPK Alexander Marwata menyebut, Menpora Imam Nahrawi melalui Miftahul Ulum, diduga telah meminta dan menerima uang sebesar total Rp 26,5 miliar.
Komisi HAM PBB mendesak status tersangka Veronica Koman dicabut. Tapi polisi malah bersiap memasukkan Veronica ke dalam daftar buron.
Itu kenapa masih terbakar? Ya gak mungkin negara gak bisa mantau
Pemerintah hanya melakukan penyegelan sesaat tanpa mengusut pelanggaran yang dilakukan korporasi. 
sedangkan yang agak pekat itu terjadi di Kalimantan itu di tiga bandara di Pontianak, Ketapang, dan Samarinda baru
"Jutaan orang akan meninggalkan kantor dan rumahnya, turun ke jalan-jalan, bergabung dengan para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya era bahan bakar fosil."
51 lokasi di Riau, Kalbar, dan Kalteng disegel untuk penyelidikan lebih lanjut. 
Protes terhadap pengesahan RUU KPK terus bergulir