BERITA

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Lain di Kementerian Desa soal Suap BPK

"KPK tengah mendalami pihak-pihak yang berupaya membeli predikat WTP dalam hasil audit laporan keuangan Kementerian Desa. "

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan keterlibatan orang lain dalam perkara dugaan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Kasus itu melibatkan dua pejabat Kementerian Desa, termasuk Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito. KPK sudah menetapkan Sugito sebagai tersangka dugaan suap kepada auditor BPK untuk mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kementerian Desa.

Pada Senin (5/6/2017), KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi terkait prosedur audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK tengah mendalami pihak-pihak yang berupaya membeli predikat WTP dalam hasil audit laporan keuangan Kementerian Desa.

"Tidak hanya satu orang dari Kementerian Desa, yang diduga mencoba dekati auditor BPK. Kita perlu cari informasi sebenarnya proses di Kemendes seperti apa? Siapa yang berwenang terkait pengurusan laporan keuangan dan apakah saksi mengetahui pihak lain," kata Febri di KPK, Senin (5/6/2017).

KPK memerika Anwar Sanusi sebagai saksi selama enam jam sebagai saksi. Usai keluar dari ruang pemeriksaan ia hanya mengatakan dimintai keterangan soal proses audit BPK di Kemendes. Ketika ditanya perihal adanya keterlibatan pejabat Kemendes lain, ia bungkam.

Sejauh ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito, pejabat eselon III Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo, auditor utama keuangan negara BPK Rochmadi Saptogiri, serta auditor BPK Ali Sadli.

Sugiharto dan Jarot diduga menyuap auditor BPK agar laporan keuangan Kementerian Desa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada Jumat (26/5/2017) lalu KPK menangkap tangan dua pejabat BPK, Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, serta pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo. KPK menyita uang sejumlah Rp40 juta, Rp1,1 miliar, serta US$30 ribu.

Sanusi merupakan saksi kedua yang diperiksa untuk kasus ini. Sebelumnya KPK juga telah meminta keterangan auditor BPK Andi Bonanganom.

<li><b>

Menteri Desa Ragu WTP Bisa Dibeli dengan Rp240 Juta     

<li><b>

KPK Akan Telusuri Kemungkinan 'Jual Beli' Predikat WTP di Lembaga Kementerian Lain     

Editor: Agus Luqman 

• WTP
• audit bpk
• bpk
• laporan keuangan
• status WTP
• kementerian desa