Teknopreneur: 'SDM Ekonomi Digital Indonesia Mengkhawatirkan'

"Di Belanda mendidik programmer dan mengajarkan programming sejak SD. Dan secara gratis lagi," kata diaspora Indonesia di Belanda, Fajar Ramadhany.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 02 Jun 2016 15:10 WIB

Author

Agus Lukman

Teknopreneur: 'SDM Ekonomi Digital Indonesia Mengkhawatirkan'

KBR, Jakarta - Indonesia memiliki tantangan besar untuk mengejar target sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020.  Sorotan itu datang dalam Seminar "Road to Digital Economy 2020" yang diselenggarakan KBR di Balai Kartini, Kamis (2/6/2016).

Seminar itu digelar dalam dua sesi. Sesi pertama mengangkat tema "Menggali Inspirasi dari Seluruh Penjuru", sesi kedua menyoroti "Membangun Ekosistem untuk Mengembangkan Ekonomi Digital".

Fajar Ramadhany, seorang diaspora Indonesia dan pemilik usaha Batavia Bussines Solution di Belanda mengatakan salah satu masalah dalam mengejar target itu adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mengkhawatirkan. 

"Rata-rata kualitas SDM kita itu belum memenuhi kebutuhan industri digital di Indonesia. Padahal, Digital Ekonomi 2020 itu tinggal empat tahun lagi," kata Fajar dalam diskusi sesi pertama, yang dipandu Blogger Enda Nasution.

Belum lagi kendala lain, kata Fajar, yaitu keterbatasan infrastruktur jaringan internet di Indonesia. 

Fajar mengatakan selama ini pemahaman umum di Indonesia adalah untuk mencetak teknopreneur bisa dilakukan dengan melatih lulusan perguruan tinggi, terutama di bidang teknologi informatika.

"Kalau di Belanda, ada kesepakatan bersama bahwa untuk belajar dan menguasai IT, itu tidak cukup saat kuliah saja. Di sana bahkan ada program sejak empat tahun lalu, dimana pemerintah Belanda mendidik programmer dan mengajarkan programming sejak SD. Dan secara gratis," kata Fajar.

Fajar juga mempertanyakan niatan pemerintah Indonesia menjadi negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. 

"Itu maksudnya menjadi pemain, penyedia tenaga ahlinya, atau menjadi pasar ekonomi digital dari teknologi negara lain? Ini visi yang berbeda," kata Fajar.

Sorotan juga disampaikan Shinta Dhanuwardoyo, Founder dan CEO Bubu.com. Ia menyoroti keinginan pemerintah untuk bisa menciptakan 1000 teknopreneur atau pengusaha baru di bidang industri teknologi pada 2020. Sektor ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai volume bisnis sekitar Rp1,700-an triliun pada 2020. 

"Target Pak Jokowi itu sulit sekali. Pengen ada seribu teknopreneur dalam waktu empat tahun. Di Malaysia saja, Selama belasan tahun hanya bisa menghasilkan 3 ribu teknopreneur," kata Shinta. 

Ia melihat pemerintah belum banyak melakukan langkah-langkah konkrit untuk menciptakan 1000 teknopreneur tersebut. 

Direktur Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Badan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengakui merupakan tugas berat untuk menjalankan perintah Presiden, yaitu menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Termasuk ekonomi kreatif berbasis digital seperti aplikasi, game dan animasi.

"Karena itu kita akan meluncurkan BEK-UP for Pre-Startup, untuk mendampingi para calon-calon pelaku ekonomi bisnis digital. Selama ini usaha pre-startup lebih banyak mengalami kegagalan, sekitar 90 persen. Soal teknologi dia jago, tapi soal soft skill lemah. Misalnya manajemen, pemasaran, soal pajak dan lain-lain. Itu yang mau kita perkuat, sehingga pre-startup ini bisa siap terjun," kata Neil Himam. 

Menko Perekonomian Darmin Nasution mendorong agar Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Ekonomi Kreatif mendorong lahirnya standarisasi kompetensi, khususnya menjelang Tahun Ekonomi Digital Indonesia 2020.

"Apa pernah standar kompetensi di sektor usaha ekonomi digital ini dibuat? Siapa yang membuat? Seharusnya kan asosiasi. Kalau pemerintah kita punya BNSP. Tapi walaupun ada aturannya, standarisasi kompetensi itu lambat sekali," kata Darmin Nasution saat menyampaikan pidato kunci di seminar "Road to Digital Economy 2020", Kamis (2/6/2016).

"Kalau lambat begini, 30 tahun lagi belum tentu selesai, belum tentu ada standar itu. Coba bandingkan dengan Malaysia atau Singapura, jauh sekali perbedaannya," kata Darmin.

Darmin juga menyoroti sistem 'link and match' yang pernah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya untuk menyiapkan tenaga-tenaga siap kerja. Menurut Darmin, selama ini program 'link and match' hanya fokus pada sektor pendidikan saja. Padahal yang harus didorong adalah pendidikan vokasi (keahlian terapan tertentu). 

"Kita punya anggaran pendidikan 20 persen itu, hampir semuanya ke sektor pendidikan. Sementara sektor vokasinya sangat kecil, kalau tidak mau disebut tidak ada," kata Darmin.

"Saya akan segera rapatkan soal vokasi ini dengan dua Menteri Koordinator lainnya. Apalagi sektor ini menjadi prioritas Pak Presiden Jokowi," lanjut Darmin.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah strategis yang memberi perhatian bagi sektor usaha ekonomi berbasis digital.

"Kalau mau kejar Digital Ekonomi 2020, jangan diam saja. Do something," kata Kristiono.

Editor:  Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Presiden Menghidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI