KBR, Jakarta - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berencana menginterogasi para Anak Buah Kapal (ABK) kapal tugboat TB Charles.
Pemeriksaan terkait simpang siurnya kabar tentang penyanderaan WNI anak buah kapal TB Charles kelompok tak dikenal. Ada yang menyebut mereka disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Juru bicara Polda Kalimantan Timur Fajar Setiawan membenarkan ada telepon dari kru Kapal TB Charles milik PT Rusdianto Bersaudara yang mengabarkan adanya penyanderaan.
Fajar Setiawan mengatakan ia mendapat kabar dari 13 ABK yang berlayar, tujuh diantaranya dijemput oleh dua speedboat tak dikenal sedangkan enam ABK lain dilepas.
Fajar lantas menjelaskan kronologi yang diperoleh Polda Kaltim dari keterangan ABK yang dilepas.
"Pada tanggal 20 Juni pukul 11, ketika sampai di Perairan Lojo dekat Philipina ada dua speedboat naik ke Kapal Charles. Kemudian tiga orang diturunkan (dari Kapal Charles ke speedboat). Mereka tidak diapa-apain, cuma disuruh ikut," kata Fajar kepada KBR, Kamis (23/6/2016).
"Kemudian satu jam kemudian ada tiga speedboat lagi datang, penumpangnya menggunakan pakaian loreng-loreng bawa senjata dan naik ke kapar Charles. Mereka menurunkan lagi empat orang, sehingga total tujuh orang yang dibawa mereka. Yang lain suruh pulang, supaya bilang bos (kapal)."
"Lalu salah satu ABK yang dilepas itu, telepon ke perusahaan bahwa tujuh orang temannya diturunkan dari kapal, dan minta tebusan. Tapi kita belum cross check," kata Fajar.
Menurut Fajar, enam ABK yang dilepas itu sedang berlayar kembali ke Samarinda dan diperkirakan tiba pada Jumat besok.
Fajar mengatakan ia belum dapat mengkonfirmasi kabar penyanderaan WNI tersebut sebelum memeriksa ABK yang dilepas. Fajar mengatakan Polda akan menginterogasi ABK yang baru kembali itu.
"Telepon terakhir dari kru Perusahaan, kapal itu mengangkut 13 ABK. Kemudian yang tujuh orang diturunkan (disandera) dan enam orang dilepas. Sekarang posisi kapal yang dinaiki enam ABK itu menuju Samarinda, diperkirakan besok (Jumat) pagi atau siang sampai Samarinda," kata Fajar.
"Kita lihat besok, itu jumlahnya berapa. Soalnya dari hasil pelacakan yang menelfon (minta tebusan) itu kok posisinya ada di Jawa. Itu kan lucu. Jadi besok kita pastikan dan interogasi kalau sudah sampai Samarinda. Kata mereka, yang tujuh orang ABK itu kini masih ada di laut," lanjut Fajar.
Menurut Fajar, sampai saat ini belum ada kontak langsung dari pihak yang mengaku penyandera dengan perusahaan. Polda Kaltim saat ini sedang mendalami kabar ini dengan TNI Angkatan Laut, dan belum bisa memastikan siapa pihak yang disebut sebagai penyandera itu dan berapa banyak uang tebusan yang diminta.
Kabar penyanderaan ini simpang siur. Sebelumnya Mabes Polri maupun TNI menegaskan tidak ada warga Indonesia maupun anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
"Saya pastikan itu bohong," kata Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Editor: Agus Luqman
Simpang Siur Penyanderaan WNI, Polda Kaltim Akan Interogasi ABK Selamat
"Soalnya dari hasil pelacakan yang menelfon (minta tebusan) itu kok posisinya ada di Jawa. Itu kan lucu," kata Juru bicara Polda Kaltim Fajar Setiawan.

Ilustrasi. Perusahaan pelayaran PT Rusdianto Bersaudara merupakan pemilik kapal tugboat (TB) Charles. Dikabarkan sejumlah ABK kapal Charles menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. (Foto: www
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Sidang Tragedi Kanjuruhan AKP Sidik Perintahkan Penembakan Gas Air Mata
Bambang Sidik juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.
Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat
"Tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama, Johannes Rettob selaku Kepala Dinas Perhubungan ditahun 2015."
Migor Langka Pedagang Pasar Pemerintah Gagal Awasi
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."
Pemberian USG ke Puskesmas Tak Merata Kemenkes Akui Ada Kendala
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
108 Ribu Calon Jemaah Haji 2023 Belum Lunasi Biaya Haji
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.
Airlangga Perpu Cipta Kerja Segera Diparipurnakan DPR
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Kiara Tanggul Raksasa Hanya Batasi Ruang Gerak Nelayan Jakarta
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.
PUSKAPA 34 Persen Dispensasi Perkawinan Anak Karena Hamil
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidup
Perkara Asupan yang Semestinya Dikasih ke Bayi dan Balita
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's Trending
Dewan Pers Soroti Masih Tingginya Kekerasan terhadap Jurnalis
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.
Jokowi Instruksikan Target Penurunan Stunting Tercapai pada 2024
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.
Jokowi Memerintahkan Percepatan Pembangunan Jalan di Daerah
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup Keluarga Korban Mutilasi Puas
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.
PP Muhammadiyah Minta Apdesi Berhenti Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun terlalu lama dan berpotensi membuka celah kejahatan dan penyelewengan yang tersistematis.
Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Belum Jadi Kesepakatan Bersama APDESI
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyebut isu perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin bernuansa politis usai sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah merespons positif.
1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Pemerintah punya target penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. Saat ini masih 21,6 persen. Berbagai langkah ditempuh pemerintah.
Banyak yang Lalai Waspada Karhutla di Tahun Politik
Mahfud MD mengingatkan, potensi Karhutla begitu besar akibat kelalaian yang akan terjadi di tahun politik jelang Pemilu 2024.
Wapres Tekan Perkawinan Anak dengan Pendekatan Hukum dan Agama
Perkawinan anak dapat memicu persoalan lain, mulai dari stunting, kematian ibu, maupun penambahan keluarga miskin baru.
Komisi I DPR Menetapkan 9 Anggota KPI Berikut Daftarnya
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat digelar tertutup.
Beberapa Modus Penyimpangan Dana BOS
Ada banyak modus penyimpangan dana BOS. Salah satunya, modus penggelembungan atau mark up jumlah siswa.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 7
Most Popular / Trending