Puluhan Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Libatkan BPKP

""Saya mengharapkan kepala BPKP untuk kejelasan ini saya minta dicek, sehingga nanti kejelasan kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas. Sudah berapa yang habis di situ,""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung secara terperinci terkait mangkraknya beberapa proyek pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Tujuannya kata dia, agar ada kepastian apakah proyek tersebut layak diteruskan atau tidak. Dengan begitu kata dia, pihaknya bisa memaksimalkan proyek tersebut, mengingat kata dia banyaknya daerah yang belum teraliri listrik dengan layak.

"Saya mengharapkan kepala BPKP untuk kejelasan ini saya minta dicek, sehingga nanti kejelasan kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas. Sudah berapa yang habis di situ, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan ini sekali lagi uang yang sangat besar sekali. Uang yang sangat banyak sekali. Triliunan. Ini juga agar segera diselesaikan," ujarnya saat membuka rapat kabinet terbatas, kantor Presiden, Istana, Jakarta, Rabu (22/06).

Jokowi  mengaku kecewa dengan banyaknya proyek pembangkit listrik yang mangkrak di Indonesia. Kata dia, dari laporan yang diterimanya, terdapat proyek pembangkit yang mangkrak di 30 hingga 34 lokasi di seluruh Indonesia. Kata dia, proyek-proyek infrastruktur seperti kelistrikan ini harus segera dituntaskan lantaran memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

"Salah satu contoh saja, di Kalimantan Barat yang sudah berhenti 7-8 tahun. Itu menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun. Itu baru satu tempat. Dan juga di Gorontalo  misalnya, yang sudah dibangun sejak 2007, berarti sudah juga delapan tahun, 2x25mw juga baru 47% berhenti. Ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa," ujarnya.

Selain itu kata dia, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, pemerintah  bakal memberikan peran lebih terhadap swasta. Pasalnya kata dia, terkait masalah tersebut, tidak mungkin hanya bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah. Terutama kata dia, peran yang berkaitan dengan potensi energi baru terbarukan (EBT), seperti geotermal, hydro, mikrohydro yang akan diberikan prioritas.

"Kemudian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya melihat agar swasta diberikan peran yang lebih. Pertama, terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai terutama EBT. Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, maupun yang mikrohidro berikan prioritas. Karena disitu sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk kita jadikan sebuah potensi pembangunan pembangkit listrik," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

• proyek listrik
• presiden joko widodo