KBR, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berkilah tidak mengetahui sama sekali surat permintaan fasilitas bagi anaknya yang mengikuti kemah musim panas di New York. Dia mengatakan, hal itu murni tindakan staf protokolernya. Fadli mengaku hanya minta stafnya menginformasikan Konsulat Jenderal Republik Indonesia soal kedatangan anaknya pada Minggu(12/6/2016).
"Saya kan tidak tahu juga. Memang kan ada protokoler. Saya kan punya hak protokoler. Tapi dalam hal ini saya juga tidak menggunakan hak protokoler saya. Saya hanya minta untuk diberitahukan ke pihak KJRI. Kejadian kemarin yang terjadi di Amerika dan tingkat kriminalitas yang tinggi tentu saya khawatir. Makanya saya beritahu KJRI bahwa ada anak saya, itu juga melalui staf saya," kata Fadli kepada awak media, Selasa (28/6/2016).
Fadli menampik jika dirinya mengetahui pengiriman faksimil dari Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen, Saiful Islam kepada KJRI New York. Sebagai informasi, dalam surat tersebut DPR meminta fasilitas penjemputan dan pendampingan selama anak Fadli, Shafa Sabila Fadli di New York.
Hingga saat ini Fadli belum mengklarifikasi keberadaan surat tersebut kepada Saiful. Ia justru menyayangkan surat tersebut disebarkan tanpa sensor pada nomor telepon anaknya.
"Anak saya mengeluh menerima banyak pesan. Ini mengganggu. Surat itu kan katanya dari sini ke KJRI. Faksimil kan langsung ke penerima. Ya kenapa bisa tersebar?" imbuhnya.
Sebelum ini, politisi Gerindra lainnya Rachel Maryam juga diketahui meminta fasilitas akomodasi ke Duta Besar Indonesia di Paris, dalam kunjungannya ke Ibukota Prancis.
Hal ini terungkap pasca beredarnya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang meminta fasilitas akomodasi dan transportasi untuk anggota DPRD DKI yang ingin bepergian ke Australia bersama keluarganya.
Dalam suratnya tertanggal 18 Maret 2016, Rachel mengatakan beserta anggota keluarga enam orang, akan melakukan kunjungan ke Paris pada 20-24 Maret 2016. (qui)
Minta Fasilitas Untuk Anak, Fadli Zon: Itu Inisiatif Staf Protokoler
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berkilah tidak mengetahui sama sekali surat permintaan fasilitas bagi anaknya yang mengikuti kemah musim panas di New York.
Pimpinan DPR, Setya Novanto (kiri) dan Fadli Zon (kanan) saat menghadiri kampanye calon presiden AS, Donald Trump. Foto: Youtube.com
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah."
Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,”
Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Sosialisasi Kurang
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
Vaksin Nusantara Didukung Pemerintah Diragukan Epidemiolog
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Pasar Antara Antusias dan Takut
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Pandemi Terima 60 Ribu Dosis Pemrov Jakarta Siap Vaksinasi Covid untuk Lansia
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
KPCPEN Pastikan Vaksin Mandiri Tak Tumpang Tindih
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
Tunggu Pedoman Kadin 5700 Perusahaan Siap Gelar Vaksinasi Mandiri
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
Pandemi Kemenkes Masih Susun Regulasi Vaksin Mandiri
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi."
Kebijakan Kemenaker Terkait Upah Ini Kata Pengusaha
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas Minta Pemda Tetapkan Standar Pembuangan Sampah Medis
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
Jokowi Bendungan Tapin Kendalikan Banjir dan Perkuat Ketahanan Pangan
"Memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir karena area genangannya mencapai 425 hektare, juga perkuat ketahanan pangan"
Pandemi Kemenkes Mulai Siapkan Vaksinasi Covid-19 Tahap Tiga
"Untuk 63,9 juta untuk masyarakat rentan,"
KPU Tak Ambil Sikap di Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu
"Pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa KPU tidak ingin bicara diskusi bahwa apakah kemudian undang-undang harus direvisi atau tidak dan sebagainya"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Tetap Aman dan Sehat Beraktivitas Saat Pandemi
Catatan Vaksin Mandiri
Wapres Bicara Vaksinasi untuk Lansia