KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan menyatakan perpanjangan masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti tidak perlu membuat produk hukum baru. Apabila Presiden memilih untuk memperpanjang, maka cukup dengan mengganti isi pasal dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003.
Namun, Luhut menegaskan keputusan akhir terkait masa jabatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kalau pilihan itu (perpanjang atau tidak-red) tergantung presiden dan itu bisa dibenarkan oleh peraturan yang ada, di PP nya ada. Payung hukum untuk memperpanjang Badrodin Haiti itu perpu atau keppres? Nggak perlu perppu, hanya perubahan pasal aja, saya nggak tahu ya, apa itu pilihan presiden ya," kata Luhut di kompleks Istana, Selasa (14/6/2016).
Hingga saat ini, belum ada keputusan Presiden Jokowi terkait opsi perpanjangan masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti yang akan pensiun dalam waktu dekat. Terdapat pula suara dari sejumlah pihak seperti DPR yang mendukung Wakapolri Budi Gunawan menggantikan Badrodin Haiti.
Sementara itu, Kompolnas telah menyerahkan 9 nama ke Presiden Joko Widodo. Mereka adalah perwira bintang tiga Polri yang berpeluang menggantikan Badrodin. Dua lain di antaranya adalah Kepala BNN Budi Waseso, dan Kepala BNPT Tito Karnavian. Presiden bisa memilih dari usulan Kompolnas atau nama baru.
Editor: Sasmito
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
