KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penyelidikan kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras di hadapan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penyampaian simpulan perkara ini merupakan inisiatif lembaganya.
"Inisiatif kami, ya ini hanya salah satu penyampaian informasi aja kan tidak masalah. Sebetulnya tidak ada permasalahan mau disampaikan di sini, kan wakil rakyat juga," kata Alexander Marwata di Gedung DPR, Selasa (14/06/2016).
Sementara, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, lembaganya memilih menyampaikan simpulan ini di DPR lantaran tidak ingin ditanya pelbagai pihak. "Ya daripada ditanya kiri-kanan ya mendingan di DPR," kata Agus Rahardjo di tempat yang sama.
Kasus Sumber Waras bermula saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut BPK, pembelian lahan oleh Pemda DKI tersebut lebih mahal dari nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013.
Dalam kasus ini, KPK mengklaim telah memeriksa lebih dari 50 saksi dalam kasus ini. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Kartini Muljadi. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi ahil dalam kasus ini.
Editor: Damar Fery Ardiyan
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."