KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa empat anggota Polri yang bertugas sebagai ajudan Sekretaris Makamah Agung (MA), Nurhadi di Poso, Sulawesi Tengah. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan hal tersebut. "Bisa jadi, iya betul-betul," kata Agus Rahardjo di Gedung DPR Selasa (14/06/2016).
Empat anggota polisi itu antara lain Ari Kuswanto, Budianto Budiawan, Fauzi Hadi Nugroho, dan Andi Yulianto. Empat pengawal itu diduga mengetahui hubungan antara Nurhadi dengan tersangka pemberi suap Doddy Aryanto Supeno.
Sebelumnya, empat polisi itu mangkir dua kali dari pemeriksaan KPK. Sesuai prosedur, KPK dapat menjemput paksa saksi-saksi tersebut. Namun pada Mei lalu, empat ajudan itu dipindahtugaskan ke satgas Tinombala yang memburu kelompok teroris Santoso di Poso. Ini menyusul adanya dugaan Nurhadi terseret kasus suap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
KPK nampak kesulitan mendatangkan ajudan-ajudan Nurhadi. Selain empat anggota Brimob itu, sopir Nurhadi, Royani belum bisa didatangkan ke Gedung KPK hingga kini. Padahal KPK telah mengantongi posisi Royani. Saat ini, Royani telah dipecat sebagai PNS di MA lantaran tak masuk kerja selama 46 hari.
Editor: Damar Fery Ardiyan
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.