KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa empat anggota Polri yang bertugas sebagai ajudan Sekretaris Makamah Agung (MA), Nurhadi di Poso, Sulawesi Tengah. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan hal tersebut. "Bisa jadi, iya betul-betul," kata Agus Rahardjo di Gedung DPR Selasa (14/06/2016).
Empat anggota polisi itu antara lain Ari Kuswanto, Budianto Budiawan, Fauzi Hadi Nugroho, dan Andi Yulianto. Empat pengawal itu diduga mengetahui hubungan antara Nurhadi dengan tersangka pemberi suap Doddy Aryanto Supeno.
Sebelumnya, empat polisi itu mangkir dua kali dari pemeriksaan KPK. Sesuai prosedur, KPK dapat menjemput paksa saksi-saksi tersebut. Namun pada Mei lalu, empat ajudan itu dipindahtugaskan ke satgas Tinombala yang memburu kelompok teroris Santoso di Poso. Ini menyusul adanya dugaan Nurhadi terseret kasus suap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
KPK nampak kesulitan mendatangkan ajudan-ajudan Nurhadi. Selain empat anggota Brimob itu, sopir Nurhadi, Royani belum bisa didatangkan ke Gedung KPK hingga kini. Padahal KPK telah mengantongi posisi Royani. Saat ini, Royani telah dipecat sebagai PNS di MA lantaran tak masuk kerja selama 46 hari.
Editor: Damar Fery Ardiyan
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
