KPA: Bentrok Bengkulu, Tunjukkan Pemerintahan Jokowi Masih Pakai Kekerasan

Catatan KPA sejak 2015 terdapat 252 konflik agraria yang melibatkan lebih dari 108.000 keluarga termasuk di sektor tambang.

BERITA | NASIONAL

Minggu, 12 Jun 2016 18:27 WIB

Author

Wydia Angga

KPA: Bentrok Bengkulu, Tunjukkan Pemerintahan Jokowi Masih Pakai Kekerasan

Ilustrasi aksi penolakan terhadap kekerasan dalam kasus agraria. Foto: Antara

Jakarta, KBR- Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Indonesia diminta segera menertibkan aparatnya di daerah, sehingga tidak menempuh cara represif dalam mengangani konflik agraria. Hal ini seperti bentrok antara polisi dan warga yang terjadi di Bengkulu tengah kemarin (11/6/2016). 

Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Sartika mengatakan, pemerintah daerah Bengkulu Tengah tidak sensitif dalam merespon konflik di daerahnya. Itu terbukti dengan pemberian izin lokasi tambang PT Cipta Buana Seraya (CBS) yang mendapat penolakan masyarakat.  

"Penolakan di 12 desa itu menunjukan bahwa izin tambang yang dikeluarkan itu tidak melalui proses prosedural yang memadai yang artinya ada persetujuan dari masyarakat yang akan terkena dampak operasi tambang. Operasi tambang itukan dilakukan underground oleh PT CBS ini, dan masyarakat telah lakukan keberatan sejak awal karena lorong-lorong itu sudah istilahnya memasuki area pemukiman warga tentu mereka keberatan karena akan berbahaya sekali karena permukaan tanah menjadi kritis suatu saat bisa runtuh karena lorong dipemukiman warga. Dan secara ekologi tentu berimbas pada konflik agraria lain karena adanya pencemaran," papar Dewi kepada KBR (12/6/2016).

Dewi mengingatkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi yang menyebut banyak provinsi masih didominasi konflik agraria dan pemerintah berjanji untuk memprioritaskan mengenai penanganan dan penyelesaian konflik agraria.

"Seharusnya komitmen ini juga sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan aparat dari tingkat nasional hingga daerah. Nah yang kita temukan sejauh ini di banyak wilayah konflik agraria khususnya di sektor tambang sepanjang 2015-2016 tetap tidak ada respon memadai dari aparat di nasional maupun di daerah. Ketika penolakan tambang terjadi sejak jauh hari, misalnya kasus Bengkulu tengah ini sejak Januari, masyarakat sudah melakukan aksi penolakan dan sebagainya, itu tak ada respon memadai dari pemerintah daerah maupun aparat," ujar Dewi.

Ia menambahkan, catatan KPA sejak 2015 terdapat 252 konflik agraria yang melibatkan lebih dari 108.000 keluarga termasuk di sektor tambang. Sementara pola penanganan konflik tersebut menggunakan pola kekerasan yang menimbulkan korban sebanyak 39 korban penembakan dari sisi warga pada 2015. 

Untuk pelaku kekerasan, polisi menempati peringkat tertinggi pada 2014. Sementara tahun 2015 terdapat 21 kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian dan TNI selain yang dilakukan petugas keamanan dari pihak perusahaan.

Editor: Sasmito  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18