Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Segera Uji Tito

"Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak ada alasan DPR untuk mempolitisasi pemilihan Kapolri. "

KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon Kapolri Tito Karnavian. Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak ada alasan bagi DPR untuk mempolitisasi pemilihan Kapolri.

Kata dia, berkaca pada pemilihan sebelumnya, DPR lebih condong pada kepentingan politik kelompok tertentu daripada agenda-agenda reformasi di internal kepolisian.

"Langkah Presiden mengajukan nama Tito harus kita pandang positif, yakni dalam kerangka mempercepat proses reformasi dan perbaikan institusi Polri ke arah yang lebih profesional. Jadi dalam konteks ini, fit and proper test di DPR harus menggali lebih dalam secara objektif konesp reformasi Kepolisian yang di bawa Tito Karnavian, bukan menilai secara subjektif afiliasi atau tawaran politik yang dimilikinya," ujarnya kepada wartawan di kantor Imparsial, Jakarta.

Menurutnya, fit and proper test calon Kapolri juga diatur dalam pasal 11 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kapolisian. Pasal tersebut menyatakan paling lambat 20 hari sejak DPR menerima surat dari Presiden, DPR segera memberi keputusan. 

"DPR akan memasuki masa reses, maka sudah seharusnya DPR harus mengeluarkan keputusan soal ini. Apalagi hampir tidak ada alasan untuk menunda calon yang diajukan oleh Presiden ini karena semua fraksi di DPR sudah menyatakan mendukung calon yang diajukan oleh Presiden," katanya.

Dia juga mengusulkan keterlibatan DPR dalam pemilihan Kapolri dihapus pada masa mendatang. Ia beralasan pemilihan Kapolri merupakan hak prerogratif presiden.

Meski demikian, Al Araf menambahkan pihaknya juga memiliki sejumlah catatan untuk Tito Karnavian jika nantinya sudah menjabat Kapolri. Salah satunya yaitu peningkatan profesionalisme polisi. Sebab, saat ini polisi masih kerap membiarkan aksi intoleransi yang disertai kekerasan dan kurang memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"Tito juga harus membangun kultur polisi ke arah yang lebih humanis dan persuasif, mengatasi berbagai persoalan sengketa agraria, meningkatkan kapasitas peralatan dan SDM Polri ke arah lebih profesional, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan yang ta kalah penting adalah penidakan terhadap kasus korupsi," pungkasnya.

Karena itu, ia menyarankan agar Kapolri baru nantinya membuat cetak biru (Blue Print) sebagai arah pembangunan kepolisian Indonesia pada masa mendatang mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Editor: Sasmito

• calon kapolri Tito Karnavian
• Imparsial
• Al Araf
• fit and proper test