KIP Mulai Sidang Sengketa Informasi Dokumen TPF Kasus Munir

"Saya nggak paham, lembaga kayak begitu baru mempersiapkan dokumen, masak lama, agak culun lah ya. Buying time aja, ngulur-ngulur waktu,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 22 Jun 2016 15:57 WIB

Author

Ninik Yuniati

Foto: Antara

Foto: Antara

KBR, Jakarta- Komisi Informasi Pusat (KIP)  menggelar sidang perdana sengketa permohonan informasi tentang hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Sidang dihadiri oleh pihak pemohon dari LSM HAM Kontras. Sementara, Menteri Sekretaris Negara sebagai pihak termohon tidak hadir dengan alasan sedang menyiapkan dokumen terkait. Hal ini, menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar dinilai sebagai strategi mengulur waktu.

"Harapannya sidang berikutnya pihak Setneg datang menjelaskan. (Ketidakhadiran Setneg dengan alasan mempersiapkan dokumen?) Saya nggak paham, lembaga kayak begitu baru mempersiapkan dokumen, masak lama, agak culun lah ya. Buying time aja, ngulur-ngulur waktu," kata Haris Azhar seusai sidang di KIP, Rabu (22/6/2016).

Dalam sidang perdana hari ini, majelis yang diketuai oleh Evy Trisulo Dianasari meminta Kontras melengkapi dokumen pendukung untuk dua hal. Yakni, dokumen yang menyatakan laporan TPF telah diserahkan kepada presiden, serta landasan hukum yang menyebut Kementerian Sekretaris Negara sebagai lembaga yang tepat bagi diajukannya permohonan pembukaan laporan TPF. Haris menyatakan, Kontras siap menyerahkan dua dokumen tersebut pada sidang selanjutnya minggu depan, 29 Juni 2016.

"Pemberitaan di media kan banyak waktu itu (penyerahan laporan-red). (Landasan hukum soal Setneg?) Ada kok, undang-undang kementerian, undang-undang yang mengatur soal setneg, kan banyak," ujar Haris.

Pada sidang-sidang selanjutnya, Kontras juga berencana menghadirkan saksi dari anggota TPF. Sejumlah nama yang terlibat dalam TPF di antaranya, bekas Koordinator Kontras Usman Hamid, Bambang Widjojanto, Retno Marsudi, Hendardi serta Kemala Candrakirana.

Laporan TPF, menurut Kontras, telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005.

Kontras telah melayangkan permohonan pembukaan informasi tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara sejak Februari tahun ini. Namun, dari pihak Setneg menyebut tidak mengetahui laporan itu.

"Kalau dia personal, dia nggak tahu apa-apa, tapi kan dia sebagai pejabat dia
harus tahu apa-apa, tanggung jawab jabatannya harus bermain di sini, bukan soal kapasitas personal," tutur dia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik