Ketua YPKP 1965: Simposium 'Tandingan' Kiki Syahnakri Perkeruh Suasana

"Kalau ada undangan, saya akan datang. Apapun yang terjadi," kata Bedjo Untung, korban tragedi 1965.

BERITA , NASIONAL , NASIONAL

Rabu, 01 Jun 2016 12:13 WIB

Author

Agus Lukman

Ketua YPKP 1965: Simposium 'Tandingan' Kiki Syahnakri Perkeruh Suasana

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung. (Foto: Danny Johannes/KBR)

KBR, Jakarta- Salah seorang korban peristiwa tragedi 1965 Bedjo Untung mengaku tidak mendapat undangan sama sekali dari panitia Simposium Anti-PKI yang diselenggarakan purnawirawan TNI. 

Padahal, Bedjo Untung yang juga Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 itu ingin bisa datang di acara tersebut. 

Bedjo mengatakan sempat mendengar namanya masuk daftar undangan dari Ketua Panitia Simposium Tandingan Kiki Syahnakri. Namun hingga simposium tandingan digelar hari ini, undangan tidak dia terima.

"Saya kira tidak ada undangannya. Kalau ada undangan, saya akan datang. Apapun yang terjadi, saya bisa untuk bersaksi dan untuk berkomentar apa yang saya lihat pada tahun 1965. Sedikit banyak saya akan coba mengimbangi suara-suara dari pihak sana. Terus terang saya nunggu undangannya ini. Karena nggak ada ya saya nggak bisa datang," kata Bedjo Untung kepada KBR, Rabu (1/6/2016).

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bedjo Untung mengatakan tidak terlalu khawatir dengan langkah para purnawirawan TNI menyelenggarakan simposium untuk menandingi Simposium Nasional Tragedi 1965 yang diselenggarakan pemerintah. 

Ia tak takut, sekalipun simposium tandingan ini digunakan sebagai ajang propaganda untuk melawan orang-orang yang diduga terlibat PKI atau komunisme. Bedjo hanya khawatir jika upaya simposium tandingan itu mengancam langkah pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tahun 1965.

"Ini kan provokasi untuk membangkitkan kebencian umum. Sebetulnya di tingkat daerah itu sudah tidak ada. Jadi sengaja dibangkitkan lagi oleh kelompok yang rupanya untuk memperkeruh suasana. Ini kan ingin menjegal rencana pemerintahan Jokowi yang ingin menyelesaikan korban 1965. Jadi, seolah ada kebangkitan kebencian dengan PKI. Karena di tingkat akar rumput, isu semacam itu sudah tidak ada lagi," lanjut Bedjo Untung.

Bedjo Untung menambahkan acara simposium tandingan itu hanya upaya sejumlah purnawirawan TNI untuk menyelamatkan diri dari dugaan keterlibatan kasus pelanggaran HAM masa lalu oleh tentara.

Sejumlah purnawirawan TNI yang dimotori bekas Wakil Kepala Staf TNI AD Kiki Syahnakri menggelar simposium bertajuk "Simposium Nasional: Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain". Simposium diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, 1-2 Juni 2016.

Simposium ini digelar sebagai tandingan, karena mereka kecewa dengan penyelenggaraan simposium sebelumnya oleh pemerintah. Pada April lalu, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bersama Dewan Pertimbangan Presiden menggelar "Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan". Simposium ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk penyelesaian atas kasus kemanusiaan itu.

(Baca juga: Simposium Tandingan, IPT 65 Desak Pembentukan Komite Presiden ) 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar

Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak