Kemenkopolhukam Akan Kaji Rekomendasi Simposium Anti-PKI

Kemenkopolhukam sudah terima draf rekomendasi simposium tersebut

BERITA , NASIONAL

Kamis, 02 Jun 2016 21:35 WIB

Author

Yudi Rachman

Kemenkopolhukam Akan Kaji Rekomendasi Simposium Anti-PKI

(Foto: setkab.go.id)

KBR, Jakarta- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tidak mempermasalahkan hasil rekomendasi simposium Anti PKI yang bertolak belakang dengan hasil simposium yang digagas Agus Widjojo, April lalu. Kata Asisten Deputi III bidang Hukum dan HAM, Abdul Hafil, ada perbedaan tinjauan dari kedua simposium yang sama-sama membahas Tragedi 1965. Ujarnya, simposium tandingan yang berakhir hari ini, mengambil aspek dari sisi ideologi sedangkan simposium April lalu, mengambil aspek sisi kesejarahan.

"Tidak ada masalah, tinjauannya kan berbeda, siapa pun yang memberikan masukan akan kita terima. Yang menentukan dan akan dibahas kepada Menteri," jelas Asisten Deputi III bidang Hukum dan HAM, Abdul Hafil kepada KBR, Kamis (2/6).

Namun kata dia, lembaganya akan menggodok hasil simposium dari keduanya untuk dibahas yang kemudian akan diserahkan kepada presiden dan menjadi sikap resmi pemerintah.

"Segala sesuatunya diberi kepada pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam. Di Polhukam ini akan dibicarakan lagi dengan sumber-sumbernya. Mungkin ada sumber-sumber lain. Akan dibahas nanti di Polhukam menjadi masukan pemerintah, bahan Menkopolhukam untuk melaporkan kepada presiden rekomendasi apa yang paling tepat untuk penyelesaian hal tersebut," ujarnya lagi.

Abdul Hafil menambahkan, lembaganya sudah menerima draf rekomendasi dari panitia simposium anti PKI. Namun kata dia, lembaganya akan menunggu rekomendasi resmi yang akan disampaikan langsung oleh panitia kepada Menkopolhukam sebagai masukan penyelesaian pelanggaran HAM 1965.

Simposium tandingan yang digalang purnawirawan Kiki Syahnakri, rampung hari ini. Dari situ dihasilkan 9 rekomendasi. Diantaranya menolak rekonsiliasi dan PKI yang harus meminta maaf kepada rakyat serta pemerintah.

Terkait hasil rekomendasi tersebut, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) Bedjo Untung meminta pemerintah tidak menanggapinya. Ujarnya, argumentasi yang disampaikan dalam simposium itu bertolak belakang dengan kenyataan dan penuh rekayasa yang dilakukan oleh antek Soeharto dan penjahat HAM. Dia mencontohkan perihal hasil rekomendasi yang menyebut PKI harus meminta maaf kepada pemerintah. Justru kata dia, merekalah yang menjadi korban peristiwa tersebut. (Baca lengkapnya: Simposium Tandingan Rekomendasikan Tolak Rekonsiliasi)

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Bertahan di Tengah Kepungan Asap Karhutla

Kabar Baru Jam 12