ICW: Klarifikasi Fadli Zon Harus Diuji di MKD
"Klarifikasi itu perlu dibuktikan dan diuji di Mahkanah Kehormatan Dewan," kata aktivis ICW Donal Fariz.

Surat Fadli Zon ke Kementerian Luar Negeri, yang mengembalikan biaya penjemputan anaknya. (Foto: Twitter)
Aktivis Koalisi Anti Katabelece dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan meski Fadli dan Rachel sudah memberikan klarifikasi, namun pernyataan itu harus diuji di MKD.
"Saudara Fadli Zon sudah mengklarifikasi hal tersebut. Tentu kami hormati, kami apresiasi apa yang disampaikan oleh saudara Fadli Zon tersebut. Tetapi klarifikasi itu perlu dibuktikan dan diuji di Mahkanah Kehormatan Dewan agar kemudian tidak menimbulkan polemik lagi di masyarakat," ujar Donal di depan ruang sidang MKD, Kamis (30/6/2016).
Koalisi Anti Katabelece diinisiasi lembaga pemantau korupsi Indonesia ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesian Budget Center (IBC). Mereka mendesak MKD mengadakan sidang etik bagi Fadli Zon dan Rachel Maryam. Mereka berharap data kemungkinan adanya anggota lain yang melakukan hal serupa bisa terbuka.
Koalisi Anti Katabelece melihat MKD hingga saat ini belum menjalankan fungsi dengan baik sehingga penyalahgunaan jabatan oleh anggota DPR terus berulang.
Fadli Zon dilaporkan karena diduga meminta fasilitas negara dari Konsulat Jenderal Indonesia di New York untuk menjemput anaknya. Sementara Rachel Maryam diberitakan meminta fasilitas transportasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Prancis saat ia berkunjung ke sana bersama keluarga.
Koalisi Anti Katebelece melapor ke MKD dengan menbawa bukti berupa berita faksimili dari Sekjen DPR ke KJRI di New York tentang fasilitas bagi anak Fadli Zon, kemudian surat yang ditandatangani Rachel Maryam yang ditujukan ke KBRI di Paris Perancis, serta berita klarifikasi Fadli Zon.
"Kami hanya menjalankan mekanisme kontrol. Karena fungsi ini tidak dijalankan DPR sebagai organisasi. Karena mekanisme organisasi tidak berjalan, mekanisme publik yang mendorong," kata Donal.
Fadli tersandung kasus tersebarnya surat dari DPR ke KJRI New York. Dalam surat tersebut ada permintaan penjemputan dan pendampingan untuk anaknya, Shafa Sabila Fadli yang akan mengikuti summer camp di New York. Fadli membantah permintaan tersebut datang dari pribadinya.
Sebelum ini, politisi Gerindra lainnya Rachel Maryam juga diketahui meminta fasilitas akomodasi ke Duta Besar Indonesia di Paris, dalam kunjungannya ke Ibukota Prancis.
Dalam suratnya tertanggal 18 Maret 2016, Rachel mengatakan beserta anggota keluarga enam orang, akan melakukan kunjungan ke Paris pada 20-24 Maret 2016.
Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1/2015 tentang Kode Etik DPR, pasal 6 ayat 4 menyebutkan, "Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan."
Editor: Agus Luqman
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Pedagang di Yogyakarta Jokowi Targetkan 19 Ribu Peserta
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"
Vaksinasi Covid-19 Guru Bagaimana dengan Murid
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,”
Vaksinasi Gotong Royong Gratis Begini Penjelasan Kemenkes
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
Vaksinasi Covid-19 Undang Kerumunan Pemerintah Janji Perbaiki Sistem Antrean
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes."
Wapres Maruf Amin Pantau Vaksinasi Covid-19 Atlet
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Cerita dari Hall Basket Senayan
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Jokowi Minta Daerah Gelar Kegiatan Serupa
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik,"
Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah."
Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,”
Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Sosialisasi Kurang
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
Vaksin Nusantara Didukung Pemerintah Diragukan Epidemiolog
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Pasar Antara Antusias dan Takut
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Pandemi Terima 60 Ribu Dosis Pemrov Jakarta Siap Vaksinasi Covid untuk Lansia
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
KPCPEN Pastikan Vaksin Mandiri Tak Tumpang Tindih
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Vaksinasi "Drive Thru" Pertama Indonesia
Pahlawan Gambut
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10