BERITA

Dana untuk Lapindo Masuk RAPBNP 2016, Menkeu: Tahun Kemarin Belum Selesai

"Dana talangan itu wajib dikembalikan perusahaan"

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan anggaran talangan untuk lumpur Lapindo Brantas belum selesai tahun lalu, sehingga dana itu masuk dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Bambang mengatakan, anggaran untuk talangan itu sebesar Rp 54,3 miliar.

"Itu ada yang kurang, jadi waktu terakhir kita memberikan auditnya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-red), rupanya ada yang belum ter-cover sama yang kemarin, jadi belum terbayarkan," kata Bambang di kantornya, Jumat (03/06/16). 

Dia tegaskan, pencairan tahun lalu, sudah beres. "Enggak, kan udah selesai, yang rumah tangga ya, tapi ada yang masih kurang. Ya masuk perubahan, karena belum ter-cover tahun lalu. Pinjaman. Talangan, namanya," ujarnya lagi.

Bambang menambahkan, alokasi dana itu untuk masyarakat yang ganti ruginya belum terbayar sesuai audit  BPKP. Kata dia, dana itu untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan kepada masyarakat yang menjadi korban. Dana itu khusus untuk korban yang terdaftar di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo.

Bambang mengatakan, skema pembiayaan itu adalah berupa talangan, sehingga wajib dikembalikan kepada pemerintah. Sementara untuk para korban, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 41,8 miliar.

Editor: Dimas Rizky

• lumpur lapindo
• dana talangan