KBR,
Jakarta- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan anggaran
talangan untuk lumpur Lapindo Brantas belum selesai tahun lalu, sehingga dana itu
masuk dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Bambang mengatakan, anggaran
untuk talangan itu sebesar Rp 54,3 miliar.
"Itu ada yang kurang, jadi waktu
terakhir kita memberikan auditnya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-red), rupanya ada yang belum ter-cover
sama yang kemarin, jadi belum terbayarkan," kata Bambang di kantornya, Jumat
(03/06/16).
Dia tegaskan, pencairan tahun lalu, sudah beres. "Enggak, kan udah selesai, yang rumah tangga ya, tapi ada
yang masih kurang. Ya masuk perubahan, karena belum ter-cover tahun
lalu. Pinjaman. Talangan, namanya," ujarnya lagi.
Bambang menambahkan, alokasi dana itu untuk masyarakat yang ganti ruginya belum
terbayar sesuai audit BPKP. Kata dia, dana itu untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan
bangunan kepada masyarakat yang menjadi korban. Dana itu khusus untuk
korban yang terdaftar di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo.
Bambang
mengatakan, skema pembiayaan itu adalah berupa talangan, sehingga wajib dikembalikan kepada pemerintah. Sementara untuk para korban, pemerintah juga akan
memberikan insentif berupa PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat
yang terkena luapan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 41,8 miliar.
Editor: Dimas Rizky
Saya pertegas para pemilik klub, para pelatih, tergugah untuk kita bersama-sama demi kepentingan nasional
"Mulai sekarang ini saya tekankan kepada mereka untuk netralitas TNI dan juga tidak ikut dalam politik praktis tadi sesuai dengan penekanan"
Harus fair juga kita. Padahal persoalannya justru ada di luar penegak hukum.
"Bagus, bagus karena Surya Darmadi itu korupsinya merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara,"
Kota-kota besar misalnya Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar yang lainnya, mulai mengalami macet.
"Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa ini, jadi ada beberapa kali sosialisasi"
"Semuanya harus menghormati proses hukum,"
"Memang gajah tempat mainnya di situ, istilahnya orang di situ tempat jemur-jemur, tidur-tidurnya gajah,” 
Nah, konsep puncaknya ini secara global ini umur segini nanti kita lihat di Indonesia bagaimana 10 tahun sampai 12 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun," 
Dan sudah dilakukan pengulangan juga pengujian. Dan hasilnya adalah memenuhi standar sesuai dengan farmakope Indonesia.
"Gas bumi merupakan energi fosil paling bersih dan paling banyak digunakan setelah minyak bumi dan batu bara.
Tiap enam bulan sekali 100 ribu menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya..
Dua hal diduga sebabkan Minyakita langka. Yaitu migrasi konsumen minyak goreng premium ke minyak goreng curah subsidi serta karena suplai CPO digunakan untuk program biodiesel B35.
“Dalam rapim (rapat pimpinan) TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” 
"Frasa ini saya sampaikan dalam suasana yang sangat canda dalam artian bentuk kelakar"
"Saya kadang sedih masuknya NU ke politik sejak masa reformasi dan diberlakukannya sistem politik demokrasi yang harus berbasis massa begitu ya..."
Pertanyaan "Maukah kau menikah denganku?" tak selalu berujung pada jawaban "Iya". Namun jika penolakan lamaran didasari atas rasa ketakutan berlebih, bisa jadi Gamophobia sebabnya. 
"Kita akan segera mengirim misi bantuan ke dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita,"
"Melalui proses hukum juga, denda administratif dalam bentuk denda bisa dijalankan untuk bagimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan terhadap sistem gambut," 
