BNP2TKI Akui Moratorium TKI Bocor

""Karena memang moratorium yang kita lakukan ini tidak di-endorse dan diakui oleh pihak pemerintah-pemerintah di Timur Tengah.""

KBR, Jakarta- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengakui adanya kebocoran Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah  meski telah dimoratorium. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid beralasan moratorium hanya dilakukan sepihak tanpa pengakuan dari negara-negara Timur Tengah.

"Tidak menutup kemungkinan meskipun sudah dimoratorium masih banyak yang berangkat itu, iya. Karena memang moratorium yang kita lakukan ini tidak di-endorse dan diakui oleh pihak pemerintah-pemerintah di Timur Tengah. Artinya kita merasa menutup tapi pihak Timur Tengah merasa tidak ada penutupan gitu lho, masih mau terima gitu lho. Jadi tidak equal standing posisinya, sepihak penutupannya," kata Nusron Wahid kepada KBR Kamis (16/06/2016).

Nurson menambahkan seharusnya moratorium atas kesepakatan kedua belah pihak antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah. Moratorium sepihak itulah yang masih meloloskan ribuan TKI ke Timur Tengah. Meski begitu, Ia belum mendapatkan laporan soal jumlah pasti TKI yang bekerja ke Timur Tengah.

BNP2TKI pun telah mengetahui modus keberangkatan TKI meski sudah dimoratorium sejak  2011. Moratorium itu masih berlanjut hingga saat ini. Kata dia, salah satu modusnya dengan menggunakan visa kunjungan umrah ke Arab Saudi.

"Modusnya seperti visa umrah, visa ziarah. Lha gimana kalau kita cegah untuk berangkat kalau bilangnya mau umrah. Kalau kita larang kan berarti melarang orang untuk ibadah," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mengklaim, BNP2TKI telah berkoordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri.

"Kita malah ada pertemuan secara periodik dan kontinu," tambahnya.

"Situasi ini memperlihatkan bahwa moratorium penempatan PRT Migran ke Timur Tengah dan Malaysia tidak implementatif dalam praktek dan diduga kuat tidak ada pengawasan, buktinya dari 2644 yang kami wawancarai, 1020 orang adalah PRT migran yang baru berangkat dan 1624 orang merupakan PRT migran Re-Entry," ujarnya di acara penempatan hasil survei, Jakarta, Kamis (16/06).

Kata dia, temuan lain dari survei tersebut adalah sebagian besar PRT Migran memiliki majikan yang melarang untuk membawa dan menggunakan alat komunikasinya. Sehingga kata dia, baik keluarga maupun pihak Pemerintah setempat kesulitan menghubungi apabila terjadi sesuatu. Pembatasan akses komunikasi ini kata dia, dikarenakan negara-negara teluk terutama Saudi Arabia yang memberlakukan sistem Kafalah dalam ketenagakerjaan mereka.

"Kafalah adalah sistem sponsorship yang diberlakukan oleh Pemerintah yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol populasi tenaga kerja migran sementara yang berada di negara-negara timur tengah. Akibatnya PRT Migran sangat terikat dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh majikannya, termasuk melakukan tindakan penyitaan alat komunikasi, dokumen-dokumen penting seperti paspor, kontrak kerja dan barang-barang lainnya. Buktinya, 37.8 persen dari koresponden tadi tidak memiliki handphone," ujarnya.

Bahkan kata dia, sistem Kafalah berpotensi menjadikan PRT Migran rentan dengan situasi-situasi eksploitatif, penyiksaan, kekerasan, dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Temuan lainnya dari survei tersebut kata dia, 513 orang PRT Migran mengaku bahwa mereka tidak pernah melihat kontrak kerja mereka. Hal ini membuktikan kata dia, pola rekrutmen dan pengiriman PRT Migran oleh pelaku penempatan di Indonesia masih sangat bermasalah.

"Dari jumlah responden, 2117 orangnya melihat kontrak kerja, sementara 513 orang PRT migran tidak pernah melihat kontrak kerja mereka, dan ini membuktikan kalau agen (pptkis dan calo) masih membantu calon PRT Migran untuk berangkat," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang 

• buruh migran
• moratorium TKI
• Kepala BNP2TKI Nusron Wahid