Anggaran Dipangkas, KPK: Gak Masalah

"Kementerian Keuangan Mei lalu, memotong anggaran KPK Rp 69 miliar. "

KBR, Jakarta- KPK tak mempermasalahkan anggaran dinasnya dipangkas. Itu sebab, lembaga antirasuah tersebut, tidak berencana meminta tambahan anggaran di APBNP 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, mengatakan mereka patuh pada permintaan pemerintah agar setiap kementerian dan lembaga memangkas anggarannya.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Mei lalu, anggaran KPK dipotong Rp 69 miliar. Pemotongan, menurut Basaria, dilakukan di pos perjalanan dinas, serta anggaran rapat.

"Ini telah kita bicarakan bersama. Ini instruksi. Kita coba carikan bagian mana yang bisa dikurangi hingga sejumlah yang diminta yaitu sebesar Rp 69 miliar. Hanya dari hasil telah kita bicarakan dikurangi penghematan termasuk perjalanan dinas," kata dia kepada Komisi Hukum DPR, Selasa (7/6/2016).

KPK mengakali pengurangan anggaran itu dengan mengurangi personil yang berangkat dalam satu kali perjalanan dinas. Selain itu, penyelenggaraan rapat di luar pun dikurangi, serta anggaran konsumsi dipotong.

Sikap KPK ini sempat menuai sindiran dari pemimpin rapat, Benny K. Harman. Menurut Benny sikap KPK ini bertolak-belakang dengan kementerian dan lembaga lain yang rata-rata meminta tambahan anggaran.

"Ini apa selama ini sebenarnya dana yang ke KPK itu justru lebih? KPK seperti tidak ada penolakan. Apa ini mungkin hasil pertemuan Ketua KPK dengan Presiden di Korea kemarin?"

Meski dipotong, Basaria menjanjikan kinerja KPK tidak akan kendor. Namun ia juga tidak menutup kemungkinan jika DPR mau membantu agar anggaran KPK, tidak dipangkas.

"Makanya setelah kami terima instruksi kami coba putar otak. Bukan berarti kami pasrah. Kami jalankan instruksi. Tapi kalau bapak-bapak dewan yang terhormat ini mau bantu kami supaya setidaknya anggaran kami tidak dipotong, kami senang," katanya lagi.

Pemangkasan juga terjadi di lembaga mitra lainnya

Sikap yang berbeda justru ditunjukkan mengenai anggaran Komisi Yudisial. Dari seluruh kementerian/lembaga di Komisi Hukum, anggaran KY mengalami pemangkasan paling besar. Kemenkeu memutuskan anggaran KY dipangkas 25,8 persen.

Pemotongan ini sampai berimbas pada perjalanan dinas. Padahal ujar Sekjen KY, Danang Wijayanto, perjalanan dinas bagi para hakim KY tidak terhindarkan.

Menanggapi ini, anggota Komis Hukum dari fraksi PDIP, Junimart Girsang, mengatakan seharusnya anggaran tersebut tidak dipotong. Hal serupa juga disepakati oleh anggota lain dari fraksi PKB, Jazuki Fawaid.

"Saya mau tanya apa ketika pemotongan ini bapak-bapak dipanggil? Kami dari fraksi PKB tidak setuju anggaran KY dipotong begitu. Masa pemotongan sampai mengganggu aktifitas?" katanya dalam rapat bersama dengan KY.

Sementara itu Komnas HAM juga mengeluhkan pemangkasan anggarannya. Komnas HAM yang digabungkan dengan Komnas Perempuan, total anggarannya, hanya Rp 90 miliar. Kata Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rakhmat, pihaknya hanya berharap anggaran mereka tidak dipotong.

"Kami berharap dipulihkan. Tidak ditambah, pulihkan saja. Karena di antara mitra komisi III, Komnas Ham paling sedikit. Rp 93 miliar dipotong jadi Rp 77 miliar. Itu bagi lagi dengan Komnas perempuan. Padahal kami mau seleksi komisioner 2017-2022. Ini saja kami tidak tahu anggarannya dari mana," keluhnya dalam rapat tadi.

Editor: Dimas Rizky

• pemangkasan anggaran
• KPK
• komisi yudisial
• Komnas HAM