NASIONAL

Tolak Revisi UU KPK, Anggota DPR Nilai Jokowi Pengecut

"Presiden Joko Widodo dinilai DPR tidak memahami prosedur pembahasan revisi undang-undang KPK."

KBR, Jakarta- Komisi hukum DPR tetap akan membahas usulan revisi UU KPK, kendati ada penolakan Presiden Joko Widodo. Anggota komisi hukum Nasir Djamil mengatakan, penolakan tersebut menunjukkan presiden tidak paham dan hanya upaya pencitraan. Kata dia, presiden tidak perlu khawatir revisi akan melemahkan KPK. Sebab, revisi pasti dibahas bersama pemerintah, DPR dan para pakar.

"Itu menunjukkan bahwa Presiden itu tidak ngerti, dan tidak paham bagaimana upaya kita melakukan pembaharuan hukum nasional. Jadi kekhawatiran itu tidak beralasan. Jadi presiden pemberani dong! Jangan pengecut! DPR kan punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Ini bukan persoalan menguatkan, melemahkan KPK, nggak lah, siapa (bilang)?" kata Nasir Djamil ketika dihubungi DPR, (19/6).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disampaikan Plt Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki seusai menggelar rapat terbatas bersama presiden sore tadi, di Kantor Presiden. Ruki mengatakan Presiden Joko Widodo menilai 5 pasal yang masuk revisi tersebut, justru melemahkan lembaganya. 

Editor: Rony Sitanggang

• hukum
• Komisi Pemberantasan Korupsi
• DPR
• Aturan Hukum
• Parlemen
• KPK
• Undang-Undang
• revisi
• presiden
• Jokowi