covid-19

Tingkatkan Daya Saing, Kadin Minta Pengusaha Gula Segera SNI

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengimbau para pengusaha gula di Indonesia untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk-produknya.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 04 Jun 2015 18:18 WIB

Author

Stefano

Ilustrasi Produk Gula. Foto: Antara

Ilustrasi Produk Gula. Foto: Antara

KBR, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengimbau para pengusaha gula di Indonesia untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk-produknya. Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Derivatif Pertanian, Andi Bachtiar mengatakan dengan penerapan tersebut maka produk gula di Indonesia akan berkualitas tinggi. Kemudian kata dia, hal tersebut juga sejalan dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan.

“Jadi Kadin ingin penerapan SNI sejalan dengan UU pangan dimana UU pangan ada semacam standar higienis, harus sehat, bergizi dan berkualtas. Nah jika bersih itu kan berkualitas,” jelas Andi kepada KBR di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6).

Dalam UU Pangan tersebut, pada pasal 1 poin kelima menyatakan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Gula Indonesia (DGI) bentukkan Kadin ini, penerapan klasifikasi 3 jenis gula di Indonesia oleh pemerintah sudah tepat. Dimana, di Indonesia saat ini pemerintah membagi gula menjadi Gula Kristal Putih (GKP), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula Kristal Mentah.

Namun, Andi mengimbau para pengusaha gula kristal putih untuk segera menerapkan SNI pada produknya. Lantaran, kata dia, pada 19 Juni mendatang pemerintah mewajibkan seluruh produk gula kristal putih ber-SNI. Sementara, kata dia, untuk gula rafinasi sudah sejak lama berstatus wajib SNI.

Sementara itu Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Suprapto mengatakan dalam mewajibkan SNI, pemerintah jua mempertimbangkan kemampuan pengusaha. Lantaran, kata dia, tidak semua pengusaha mampu menaikkan kualitas produknya sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

“Pada saat pemerintah menetapkan itu sebagai regulasi, kita melihat apakah produsen kita sudah mampu atau belum. Jadi walaupun BSN diberi tanggung jawab untuk menetapkan standar nasional, kita juga harus melakukan komunikasi yang intens dengan beberapa stakeholder untuk membicarakan standar yang disetujui semua pihak,” jelas Suprapto (WEB).

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Perdagangan dari total 64 perusahaan gula (baik itu BUMN maupun swasta) di Indonesia, baru 37 perusahaan yang mengantongi sertifikat SNI. Dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh 4 lembaga sertifikasi produk yang ada di Kemendag.

Editor: Dimas Rizky

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

UU Cipta Kerja Bermasalah, Formil dan Materiil

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17