covid-19

Tanpa Kapal Angkut, Produksi Ikan Menurun Hingga 80 Persen

Semenjak diberlakukannya larangan alih muatan dan moratorium eks kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akhir tahun lalu, produksi beberapa jenis ikan mengalami penurun.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 04 Jun 2015 16:33 WIB

Nelayan Ikan Tuna. Foto: Antara

Nelayan Ikan Tuna. Foto: Antara

KBR, Jakarta – Semenjak diberlakukannya larangan alih muatan dan moratorium eks kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhir tahun lalu, produksi beberapa jenis ikan seperti tuna mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longlina Indonesia (ATLI), Dwi Agus bahwa setelah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No. 56 dan 57 tersebut diberlakukan, penurunan produksi tuna hingga kini menurun hingga 20 persen.

“Waktu pertama kali pemberlakuan penurunan sampai 20 persen, tapi dari November-Desember masih tinggi produksinya. Masuk Januari masih penurunan 10 persen, masuk Februari sampai 20 persen sudah. Sekarang dari Maret sampai sekarang itu stagnan begitu-gitu saja,” jelas Dwi kepada KBR di Gedung KKP, Jakarta, Kamis (4/6/2015)

Menurut Dwi penurunan tersebut dikarenakan tidak adanya kapal angkut yang biasanya menampung hasil tangkapan dan membawanya ke unit pengolahan ikan. Berbeda dengan Dwi, penurunan lebih besar dirasakan oleh industri perikanan di daerah Sulawesi Utara.

Menurut Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional Bagian Sulawesi Utara, Rudi Waluko, tangkapan hasil ikan seperti Cakalang dan Tuna di Bitung, Sulut menurun hingga sekitar 70-80 persen. Ia memberi contoh volume penangkapan 1 kapal angkut bisa menampung 50 hingga 60 ton. Namun semenjak diberlakukan kapal tangkap yang juga difungsikan sebagai kapal angkut, hanya mampu menampung 15-20 ton saja.

Terkait hal ini, KKP melalui Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Narmoko Prasmadji mengatakan pihaknya tengah menggodok sejumlah syarat agar kapal angkut yang menjadi permintaan pengusaha ikan untuk bisa kembali beroperasi. Salah satunya adalah kapal angkut harus diproduksi dalam negeri dan diperlengkapi dengan alat pengawasan seperti CCTV.

“Bisa dioperasikan dengan syarat ada observer di kapal dan di darat ada enumerator (pendata). Syarat kedua kapal tidak boleh dibuat di luar negeri. Ketiga mendaratkan semua ikan pada pelabuhan yang sudah sepakati bersama. Terkait tuna ada pelabuhan-pelabuhan yang bisa dipakai. Kemudian ada alat bantu teknologi pendeteksi lokasi, Vessel Monitoring System (VMS) dan mau menggunakan CCTV,” jelas Narmoko dalam waktu yang sama di Gedung KKP, Jakarta.

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Berkebun di Rumah, Solusi Pangan Bergizi Masa Kini

Kala Libur Diundur dan Cuti Bersama Dihapus

Kasus Covid-19 Turun Drastis, Apa Kata Pakar?

Jangan Jadi Candu