BERITA

Revisi UU KPK Bentuk Serangan Balik Upaya Pemberantasan Korupsi

"PUKAT UGM nilai rencana revisi UU KPK yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR merupakan serangan terhadap pemberantasan korupsi."

KBR, Jakarta - Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM menilai rencana revisi UU KPK yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR merupakan serangan terhadap upaya pemberantasan korupsi.  Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim mengatakan rencana revisi yang masuk dalam prioritas legilasi nasional menandakan ada upaya untuk mengamputasi kewenangan KPK melalui revisi pasal-pasal penting.

"Apa kata yang tepat untuk menggambarkan itu kecuali ini serangan yang amat vulgar terhadap pemberantasan korupsi. Nah, revisi undang-undang bukan sesuatu yang haram karena itu bagian dari tugas dan kewenangan DPR, tugas legislasi, boleh-boleh saja hanya belakang ini materi revisinya seperti mengamputasi," jelas Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim kepada KBR, Selasa (23/6/2015).

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR yang diputuskan siang tadi diputuskan revisi UU KPK masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2015. Artinya, revisi UU tersebut wajib dibahas pada periode masa sidang tahun ini. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi menilai, tidak ada urgensi untuk melakukan revisi UU KPK. Karena menurut dia, hal yang penting adalah melakukan revisi KUHP, KUHAP dan UU Tipikor.

Editor: Malika

• pukat UGM
• prolegnas
• revisi uu kpk
• pemberantasan korupsi
• KPK